REPUBLIK JNDON'ESlA PERSETUJUAN ANTA RA PEMERINTA H REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN Pemerintah Republlk Indonesia dan Pemerlnlah Republik India, berhasral unluk mengadakan sualu Perselujuan mengenal penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak-pajak alas penghasilan dan dengan maksud unluk meningkatkan kerjasama ekonomi antara kedua Negara. telah menyetujui sebagai berikut: BABI RUANG LINGKUP PERSETUJUAN Pasal1 ORANG ATA U BAD AN YANG TERCAKUP DA LAM PERSETUJUAN Persetujuan ini berlaku terhadap orang atau badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua Negara Pihak. Pasal2 PAJAK-PAJAK YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN INI 1. Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak at<is penghasilan yang dikenakan untuk kepentingan masing-masing Negara Pihak, atau bagian-bagian ketatanegaraannya atau pemerintah-pemerlntah daerahnya, tanpa memperhalikan cara pemungutan pajak-pajak tersebut. 2. Pajak-pajak atas penghasilan yang dimaksud adalah semua pajak yang dikenakan alas seluruh penghasilan, atau unsur-unsur penghasilan, termasuk pajak atas keuntungan yang diperoleh dari pemindahtang<inan harta gerak atau tak bergerak dan pajak-pajak atas keseluruhan upah atau gaji yang dibayarkan oleh perusahaan. 1 3. Pajak-pajak yang bertaku dalam Persetujuan ini khususnya adalah: (a) dalam hal Indonesia: pajak penghasilan; (selanjutnya disebut "pajak Indonesia"); (b) dalam hal India: pajak penghasilan, termasuk setiap tambahan yang dikenakan; (selanjutnya disebut "pajak India") 4. Persetujuan ini berlaku pula terhadap pajak-pajak yang serupa atau yang pada dasarnya sama yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini sebagai tambahan terhadap, atau sebagai pengganti dari, pajak-pajak yang saat ini bertaku. Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak akan saling memberitahukan satu sama lain setiap perubahan substansial yang terjadi dalam perundang-undangan perpajakan negara mereka. BAB II PENGERTIAN-PENGERTIAN Pasal3 PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM 1. Untuk kepentingan dari Persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain: (a)istilah "Republik Indonesia" melfputi wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangannya, dan bagian bagian dari landas kontinen, zona ekonomi eksklusif dan perairan di sekitamya di mana Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak-hak kedaulatan atau yurisdiksi sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982; (b) istllah "India" berarti wilayah India dan termasuk laut wilayah dan ruang udara diatasnya, dan zona maritim lainnya di mana India memiliki kedaulatan, hak-hak lainnya dan yurisdiksi, menurut perundang-undangan India dan sesuai dengan hukum internaslonal, termasuk Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982: (c) istilah "Negara Pihak" dan "Negara Pihak lainnya" berartl Republfk Indonesia atau Republik India, sesuai dengan hubungan kalimatnya; (d) istilah "orang atau badan" meliputi orang pribadi, perseroan, kumpulan orang-orang atau badan-badan dan setiap kesatuan lainnya yang diperlakukan sebagai suatu enlitas yang dapat dikenakan pajak berdasarkan perundang- undangan pajak yang berlaku di masing-masing Negara Pihak; 2 (e) istilah "perseroan" berarti setiap badan hukum atau setiap entitas yang untuk tujuan perpajakan diperlakukan sebagai badan hukum; (f) istilah "perusahaan" berlaku untuk segala/seluruh kegiatan usah<1; (g) istilah "perusahaan darl suatu Negara Pil1ak" dan "perusahaan Negara Pihak lainnya" masing-masing berart.i suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk darl suatu Negara Pihak dan suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari Negara Pihak lainnya; (h) lstilah "lalu lintas internasional" berarti setiap pengangkutan oleh kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan oleh suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak, kecuali apabila kapal laut atau pesawat udara tersebul semata-mata dioperasikan antara tempat-tempat di Negara Pihak lainnya; {i) istilah "warga negara" berarti : (1) setfap orang prlbadi yang memiliki kewarganegaraan dari suatu Negara Pihak; dan {2) setiap badan hukum, kemitraan atau persekutuan yang memperoleh statusnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di suatu Negara Pihak. (j) istilah "pejabat yang berwenang" berarti: (1) dalam hal Republik Indonesia, Menteri Keuangan atau Wakilnya yang sah; (2) dalam hal Republik India, Menterl Keuangan atau Wakilnya yang sah: {k) istllah "pajak" berarti pajak Indonesia atau pajak India tergantung dari hubungan kalimatnya, tetapi tidak akan termasuk setiap jumlah yang terutang karena pelanggaran atau kelalaian dalam hubungannya dengan pajak-pajak terhadap mana Persetujuan inl berlaku atau berupa pengenaan hukuman atau denda yang menyangkut pajak-pajak ten.ebut; 2. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan setiap saat oleh salah satu Negara Pihak, setiap istilah yang lidak dijel:askan dalam Persetujuan ini, kecuall jika dari hubungan kalimatnya diartikan lain, mempunyal artl sesuai dengan perundang-undangan Negara itu untuk kepentingan perpajakan yang diatur dalam Persetujuan ini, setiap pengertian menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Negara ltu melampaui pengertian yang diberikan menurut perundang-undangan lainnya di Negara tersebut untuk islilah tersebut. 3 Pasal4 PENDUDUK 1. Untuk kepentingan Persetujuan lni, istilah "penduduk suatu Negara Pihak'' berarti setiap orang yang menurut perundang-undangan Negara tersebut dapat dikenakan pajak di Negara itu berdasarkan domlslllnya, tempat kediamannya, tempat kedudukan manajemennya ataupun dasar lainnya yang sifatnya serupa, dan juga termasuk Negara tersebut beserta bagfan ketatanegaraan dan pemenntah daerahnya. Tetapi istilah lnl tidak termasuk orang atau badan yang dapat dikenakan pajak di Negara itu hanya dari penghasilan yang bersumber di Negara tersebul 2. Apabila karena adanya ketentuan-ketentuan pada ayat 1 seseorang menjadi penduduk di kedua Negara Pihak, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut (a) la hanya akan dianggap sebagai penduduk dari Negara Pihak di mana la mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedla baglnya; jika la mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di kedua Negara Pihak, la akan dianggap sebagal penduduk dari Negara Pihak di mana terdapat hubungan-hubungan prlbadi dan ekonomi yang leblh erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok); (b) jika Negara Pihak di mana pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di Negara Pihak manapun, mal<a ia hanya akan dianggap sebagai penduduk dari Negara Pihak di maria ia biasanya menetap; (c) jika ia mempunyai kebiasaan menetap di kedua Negara Pihak atau tidak di kedua-duanya, maka ia akan dianggap penduduk darl Negara Pihak di mana ia memiliki kewarganegaraan; (d) jlka status kependudukannya tidak dapat ditentukan karena alasan huruf (a) sampai dengan huruf (c) di atas, pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara Pihak akan menyelesaikan masalah tersebut melalul persetujuan bersama. 3. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan pada ayat 1, orang atau badan selain orang pribadi merupakan penduduk di kedua Negara Pihak, maka badan tersebul akan dianggap sebagal penduduk dari Negara Pihak di mana tempat manajemen efektifnya berada. Jika Negara di mana tempat manajemen efeklif berada tidak dapat ditentukan, maka pejabat yang berwenang dari Negara Pihak akan menyelesalkan permasalahan melalui persetujuan bersama. 4 Pasal5 BENTUK USAHA TETAP 1. Untuk kepentingan Persetujuan lnl, lstilah •bentuk usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tetap di mana seluruh atau sebagian usaha sualu perusahaan darl suatu Negara Pihak dijalankan. 2. lstllah "bentuk usaha letap• terulama khususnya meliputi: (a) suatu tempat kedudukan manajemen; (b) suatu cabang; (c ) suatu kantor; (d) suatu pabrik; (e) suatu bengkel; (f) suatu gudang yang berhubungan dengan orang yang menyediakan fasilitas penyimpanan untuk orang lain; (g) bangunan sebagai lempat penjualan; (h) lahan pertanian atau tempat lain di mana pertanian, kehutanan, perkebunan atau kegiatan yang terkait dilakukan; dan (i) suatu tambang, suatu sumur minyak atau gas, suatu tempat penggalian atau tempat ekstraksi sumber daya alam. 3. lstilah "bentuk usaha tetap• juga meliputi: (a) suatu bangunan atau suatu kontruksi atau suatu proyek perakitan atau proyek instalasi atau kegiatan pengawasan yang berhubungan dengan proyek tersebut. telapi hanya jilca bangunan. proyek atau kegiatan tersebut ber1angsung untuk masa lebih dari 183 hari; (b) alat pengeboran atau kapal pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi atau eksploitasl sumber daya alam. letapi hanya jika digunakan untuk masa lebih dari 183 hari; (c) pemberian jasa termasuk jasa konsultasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan melalul karyawannya atau orang lain yang dipekerjakan oleh perusahaan itu untuk tujuan tersebut, tetapi hanya jika kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung (unluk proyek yang sama atau ada kaitannya) di suatu Negara Pihak dalam masa atau masa-masa yang berjumlah lebih dari 91 hari dalam jangka waktu dua belas bulan. 4. Menyimpang dari ketentuan-kelenluan sebelumnya dari Pasal ini, istilah "benluk usaha tetap" dianggap tidak meliputi: (a) penggunaan fasilitas-fasilitas ~emata-mata dengan maksud untuk menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan: 5 (b) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau dipamerkan; (c) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata ciengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lain; (d} pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk pembelian barang-barang atau barang dagangan, atau untuk mengumpulkan informasi, bagi keperluan perusahaan; (e) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud menjalankan se!iap kegiatan lain yang bersifat persiapan atau penunjang bagi perusahaan; (f) pengurusan suatu tempat usaha letap semata-mata dengan maksud untuk melakukan gabungan kegiatan-kegiatan seperti disebutkan pada sub-ayat (a) sampai dengan sub-ayat (e), sepanjang secara keseluruhan kegiatan kegiatan tempat usaha tetap yang dihasilkan dari penggabungan tersebut bersifat persiapan atau penunjang. 5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2, apabila orang, kecuaii agen yang bertindak bebas sebagaimana berlaku ayat 7, bertindak di suatu Negara Pihak atas nama perusahaan yang berkedudukan di Negara Pihak lainnya, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Negara yang disebutkan pertama atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. jika orang tersebut: (a) mempunyai dan biasa menjalankan wewcnang di Negara itu untuk menandatangani kontrak-kontrak atas nama perusahaan tersebut, kecuali kegiatan itu hanya terbatas pada apa yang dimaksud dalam ayat 4, yang jika dilakukan melalui suatu tempat usaha yang tetap, tidak akan menjadikan tempat tersebut bentuk usaha tetap sesuai dengan ketentuan ayat tersebut; atau (b} tidak mempunyai wewenang, tetapi biasa mengurus suatu persadiaan barang-barang atau barang-barang dagangan di Negara yang disebutkan pertama di mana ia secara teratur mengirimka.n barang-barang atau barang barang dagangan atas nama perusahaan; (c) biasa rnelaksanakan pesanan di Negara yang disebutkan pertama, seluruhnya atau hampir seluruhnya untuk perusahaan itu sendiri. 6. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebP.lumnya dari Pasal ini, suatu perusahaan asuransi dari suatu Negara Pihak, kecuali yang berkenaan dengan re-asuransi, akan dianggap mempunyai suatu bentuk usaha tetap di Negara 6 Pihak lainnya jika perusahaan tersebut memungut premi di wilayah Negara Pihak lainnya itu atau menanggung resiko yang terjadi disana melalul seorang pegawai atau melalui suatu perwakilan yang bukan merupakan agen yang bertindak bebas yang lerhadapnya berlaku ketentuan ayat 7. 7. Suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak tidak akan dianggap mempunyai suatu bentuk usaha letap di Negara Pihak fainnya hanya semata-mata karena perusahaan itu menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya melalui makelar, komisioner umum atau agen lainnya yang bertindak bebas, sepanjang orang terseout bertindak dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim. Namun demikian, jika kegiatan-kegiatan agen dimaksud seluruhnya atau harnpir seluruhnya dilakukan alas nama perusahaan itu, maka ia tidak akan dianggap sebagai agen yang bertindak bebas dalam pengertian dimaksud dalam ayat ini. 8. Bahwa suatu perusahaan yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak menguasai atau dikuasai oleh suatu perusahaan yang merupakan penduduk Negara Pihak lainnya , atau yang menjalankan usaha di Negara Pihak iainnya tersebut (baik melalui suatu bentuk usaha tetap maupun dengan suatu cara lain), tidak dengan sendirinya mengakibatkan salah satu dari perusahaan tersebut merupakan bentuk usaha tetap dari perusahaan lainnya. BAB Ill PENGENAAN PAJAK ATAS PENGHASILAN Pasal6 PENGHASILAN DARI HARTA TAK GERAK 1. Penghasilan yang diperoleh seorang penduduk dari suatu Negara Pihak dari harta tak bergerak, termasuk penghasilan yang diperoleh dari lahan pertanian atau kehutanan yang berada di Negara Pihak lainnya, dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut. 2. lstilah "harta tak bergerak" mempunyai arti sesuai dengan perundang undangan Negara Pihak di mana harta yang bersangkutan berada. lstilah tersebut meliputi benda-benda yang menyertai harta tak bergerak, ternak dan peralatan yang dipergunakan dalam pertanian dan kehutanan, hak-hak di mana ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan umum mengenai pemilikan alas lahan berlaku, hak pakai hasil atas harta tak gerak serta hak atas pembayaran-pembayaran tetap ataupun tidak tetap sebagai balas jasa untuk pekerjaan atau hak untuk mengerjakan bahan-bahan galian, sumber-sumber dan sumber-sumber daya alam lainnya. Kapal laut dan pesawat udara tidak dianggap sebagai harta tak bergerak. 7 3. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 bertaku juga terhadap penghasilan yang diperoleh dari penggunaan secara langsung, dari penyewaan, atau dari penggunaan harta tak gerak dalam bentuk apapun. 4. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 3 berlaku pula terhadap penghasilan dari harta tak gerak suatu pewsahaan dan terhadap penghasilan darl harta tak gerak yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan babas. Pasal7 LABA USAHA 1 Laba suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di negara lainnya tetapl hanya atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut. 2. Tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat 3, jika suatu perusahaan darl suatu Negara Plhak menjalankan usaha di Neg::ira Pihak lainnya melalul suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap itu oleh masing-masing negara ialah laba yang diperolehnya apabila bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan yang terpisah dan bertindak bebas yang melakukan kegiatan kegiatan yang sama atau serupa, dalam keadaan yang sama atau serupa, dan mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang memiliki bentuk usaha tetap tersebut. 3. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan blaya-blaya yang dikeluarkan untuk keper.tingan usaha dari bentuk usaha tetap itu, termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasl umum, baik yang dlkeluarkan di Negara di mana bentuk usaha tetap ltu berada ataupun di tempat lain, sesuai dengan ketentuan dan tunduk pada batasan hukum pajak Negara tersebut. Namun demikian, pengurangan tersebut tidak diperkenankan dalam hal pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya (selain dari penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan) berupa royalti, upah atau pembayaran-pembayaran serupa lalnnya karena penggunaan hak paten atau hak-hak lain, atau bentpa komisi untuk jasa-jasa tertentu yang dilakukan atau untuk manajemen atau, kecuali dalam usaha perbankan, berupa bunga atas pinjaman yang diberlkan kepada bentuk usaha tetap. Sebaliknya, tidak akan diperhltungkan sebagai laba bentuk usaha 8 tetap adalah jumlah-jumlah yang yang dibebankan oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya, atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya (selain dari penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan), berupa royalti, upah atau pembayaran-pembayaran serupa lainnya karena penggunaan hak paten atau hak-hak lain, atau berupa komisi untuk jasa-jasa tertentu yang dllakukan atau untuk manajemen atau, kecuali dalam usaha perbankan, berupa bunga alas pinjaman yang dlberikan kepada kanlor pusatnya atau kantor lain milik kantor pusatnya. 4. Sepanjang merupakan kebiasaan dalam suatu Negara Pihak untuk menentukan besarnya laba yang dianggap berasal dari bentuk usaha tetap berdasarkan suatu pembagian secara proporsional alas seluruh laba perusahaan terhadap bagian-bagiannya, maka ketentuan ayat 2 tidak akan menghalangi Negara Pihak untuk menentukan besarnya laba yang akan dikenakan pajak berdasarkan pembagian secara proporsional tersebut seperti yang lazim digunakan. Namun, cara pembagian secara proporsional tersebut harus sedemikian rupa sehingga hasilnya akan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal ini. 5. Laba yang semata-mata berasal dari pembelian barang-barang atau barang dagangan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap untuk perusahaan tidak akan dihitung sebagai laba dari bentuk usaha tetap. 6. Untuk tujuan ayat-ayat sebelumnya, besarnya laba yang dianggap berasal dari bentuk usaha telap harus ditentukan dengan cara yang sama dari tahun ke tahun kecuali jika terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk menyimpang. 7. Apabila didalam jumlah laba terdapat penghasilan-penghasilan yang diatur secara tersendiri pada Pasal-Pasal lainnya dalam Persetujuan ini, maka ketentuan Pasal-Pasal tersebut tidak akan terpengaruh oleh ketentuan ketentuan Pasal lni. Pasal8 PERKAPALAN DAN PENGANGKUTAN UDARA 1. Laba yang diperoleh suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional hanya dapat dikenakan pajak di Negara Pihak di mana tempat manajemen yang efektif dari perusahaan berada. 2. Jika tempat manajemen yang efektif dari perusahaan perkapalan berada di atas kapal laut, maka tempat manajemen yang efektif dianggap berada di Negara Pihak di mana kapal tersebut biasa berlabuh, atau, dalam hal tidak 9 terdapat pelabuhan sernacarn itu, ternpat rnanajemen yang efektif dianggap berada di Negara Pihak di mana operator kapal tersebut rnenjadi penduduk. 3. lstilah "pengoperasian kapal-kapal laut atau pesawat-pesawat udara" diartikan sebagai usaha pengangkutan penumpang, pos, ternak, atau barang-barang yang diangkut oleh para pernilik atau para penyewa atau para pencarter kapal kapal laut atau pesawat-pesawat udara, termasuk penjualan tiket-tiket untuk pengangkutan demikian atas nama perusahaan-perusahaan lain, penyewaan kapal-kapal laut dan pesawat-pesawat udara yang dilakukan sekali-sekali dan kegiatan lainnya yang secara langsung berhubungan dengan pengangkutan tersebut. 4. Menyimpang dari ketentuan ayat 1 dan 2, laba yang diperoleh dari suatu Negara Plhak oleh suatu perusahaan pada Negara Pihak lainnya alas operasi kapal laut dalam jalur lalu lintas internasional dapat dikenakan pajak di Negara Pihak yang disebutkan pertama, tetapi pajak yang dikenakan pada Negara Pihak tersebut akan dikurangi dengan 50%. 5. Laba yang berasal dari perusahaan transportasi yang merupakan penduduk di suatu Negara Pihak atas pernakaian, pemeliharaan. atau penyewaan peti kemas (termasuk kereta gandeng dan peralatan lainnya untuk rnengangkut peti kemas) yang biasa digunakan untuk untuk mengangkut barang-barang atau barang dagangan dalam jalur internasional hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak tersebut, kecuali jika peti kemas tersebut digunakan semata mata di dalam Negara Pihak lainnya. 6. Untuk kepentingan Pasal ini, bunga alas investasi yang terkait langsung dengan pengoperasian kapal-kapal laut atau pesawat-pesawat udara dalam jalur internasional dianggap sebagai keuntungan yang berasal darl pengoperasian kapal-kapal laut atau pesawat-pesawat udara jlka merupakan bagian tak terpisahkan dari usaha yang dijalankan, dan ketentuan-ketentuan Pasal 11 tidak berlaku dalam kaitannya dengan bunga tersebut. 7. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 berlaku pula terhadap laba yang dlperoleh dari penyertaan dalam suatu gabungan perusahaan, suatu usaha bersama, atau dalam suatu perwakilan untuk operasi internasional. 10