MEMBELA HAK-HAK ANAK Kompilasi Peraturan dan Kebijakan Terkait Anak Berhadapan dengan Hukum disusun oleh : TIM ILRC PENERBIT The Indonesian Legal Resources Center (ILRC) Jalan Tebet Timur I No. 4, Jakarta Selatan Phone : +62 21 93821173 Fax : +62 21 8356641 e-mail : [email protected] website : www.mitrahukum.org BEKERJASAMA DENGAN AUSTRALIAN AID Perpustakaan Nasional RI, Data Katalog dalam Terbitan (KDT) Membela Hak-Hak Anak Kompilasi Peraturan dan Kebijakan Terkait Anak Berhadapan dengan Hukum viii + 534 halaman, 16 cm x 24 cm Jakarta ILRC, 2012 ISBN : 978-602-98382-5-1 Design, Layout and printed by Delapan Cahaya Indonesia Printing - Canting Press isi diluar tanggung jawab percetakan Daftar Isi Kata Pengantar Mengenai Kompilasi Peraturan Dan Kebijakan Terkait Anak Berhadapan Dengan Hukum vii UNDANG-UNDANG 1. Konvensi tentang Hak Anak. 1 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 20 3. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 39 4. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Kon- vensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja. 48 5. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 1999 tentang pengesahan Kon- vensi ILO No. 105 Mengenai Penghapusan Kerja Paksa 59 6. Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 63 7. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 93 8. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1998 tentang pengesehan Kon- vensi Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghapusan atau peng- hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. 107 9. Undang-undang RI tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 116 10. Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 154 11. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 178 12. Undang-Undang Ri No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 184 13. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Ke- kerasan dalam Rumah Tangga 200 14. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 210 15. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 225 16. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam JR UU Perkawinan tentang status anak luar nikah. 271 PERATURAN PEMERINTAH 17. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdaganan Orang. 283 18. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelengga- raan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. 296 PERPRES/KEPPRES/INPRES 19. Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak. 305 20. Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. 309 21. Keputusan Presiden RI. No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Per- lindungan Anak Indonesia. 343 22. Keputusan Presiden RI No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. 347 PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI DAN YANG SEDERAJAT 23. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian RI serta Mahkamah Agung NO.166 A/KMA/SKB/XII/2009, NO.148 A/A/JA/12/2009, NO. B/45/XII/2009, NO.M.HH-08 HM.03.02 TAHUN 2009, NO. 10/PRS-2/KPTS/2009, NO. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 TENTANG PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM 360 24. Kesepakatan Bersama Tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. 369 25. Peraturan Menteri Negara PP2PA Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan ABH. 412 26. Keputusan Bersama tentang tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan. 468 27. Nota Kesepahaman antar kementerian tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak. 474 28. Peraturan KAPOLRI No. 10 tahun 2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) 481 29. Peraturan KAPOLRI No. 3 tahun 2008 tentang pembentukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban Tindak Pidana 485 30. Peraturan KAPOLRI No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. 495 31. Surat Kejaksaan perihal Petunjuk Teknis Tentang Penuntutan Terhadap Anak. 528 MAHKAMAH AGUNG 32. Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Kewajiban tiap Penga- dilan Negeri (PN) mengadakan ruang sidang khusus dan ruang tunggu khusus untuk anak yang disidangkan. 530 33. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1987 tentang tata tertib sidang anak. 531 PROFIL THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER 533 KATA PENGANTAR The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) mencoba menyusun kompilasi aturan hukum berhubungan dengan permasalahan anak dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertimbangan pertama, permasalahan anak sangat komplek mulai dari administrasi kependudukan, bantuan hukum, sampai dengan perlindungan anak dari tindakan kekerasan. Di sisi lain, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah menyusun beberapa aturan hukum berkaitan dengan anak, bahkan juga telah meratifikasi aturan hukum internasional tentang anak menjadi hukum nasional. Oleh karena itu, baik pendamping anak dan anak itu sendiri membutuhkan informasi tentang aturan-aturan hukum berhubungan dengan permasalahan anak. Baik anak dan pendamping anak tidak hanya untuk sekedar mengetahui substansi aturan-aturan hukum tersebut, tetapi juga mungkin bisa mengkritisi aturan-aturan hukum yang ada apakah sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut anak itu sendiri. Pertimbangan kedua, sebenarnya sudah terdapat rumah-rumah singgah yang menjadi tempat/shelter anak-anak jalanan baik untuk tempat tinggal maupun belajar. Rumah-rumah singgah tersebut juga mempunyai perpustakaan yang membutuhkan informasi terbaru terkaitan dengan permasalahan/aturan-aturan hukum tentang anak. Berdasarkan hal terse- but, ILRC juga mencoba membuat kompilasi aturan-aturan berkaitan dengan anak untuk mengisi kebutuhan perpustakaan di rumah-rumah singgah anak jalanan. Meskipun demikian, buku kompilasi ini juga ditujukan untuk siapa saja yang tertarik atau berkepentingan dengan isu-isu anak secara umum. Kami mengucapkan terima kasih kepada AusAid yang telah mendukung penerbitan buku kompilasi aturan-aturan hukum tentang anak. Jakarta, 29 Mei 2012 Hormat Kami Uli Parulian Sihombing Direktur Eksekutif ILRC Undang-Undang terkait Anak Berhadapan dengan Hukum KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK DISETUJUI OLEH MAJELIS UMUM PERSERIKATAN BANGSA BANGSA PADA TANGGAL 20 NOPEMBER 1989 Mukadimah Negara-negara Pihak pada konvensi ini, Mengingat bahwa dalam Deklarasi Uni- versal tentang Hak-hak Asasi Manusia, Mempertimbangkan bahwa menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa telah me- prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam nyatakan bahwa anak-anak berhak atas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pengasuhannya dan bantuan khusus, pengakuan terhadap martabat yang melekat, dan hak-hak yang sama dan Meyakini bahwa keluarga, sebagai ke- tidak terpisahkan dari semua anggota lompok dasar masyarakat dan ling- umat manusia, merupakan dasar dari kungan alamiah bagi pertumbuhan dan kebebasan, keadilan dan perdamaian di kesejahteraan semua anggotanya dan dunia, terutama anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diper- Mengingat bahwa bangsa-bangsa dari lukan sedemikian rupa sehingga dapat Perserikatan Bangsa-Bangsa telah me- dengan sepenuhnya memikul tanggung nyatakan sekali lagi dalam piagam jawabnya di dalam masyarakat, keyakinan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan peng- Mengaku bahwa anak, untuk perkem- hargaan seseorang manusia, dan telah bangan kepribadiannya sepenuhnya berketetapan untuk meningkatkan ke- yang penuh dan serasi, harus tumbuh majuan sosial dan standar hidup yang berkembang dalam lingkungan keluar- lebih baik dalam kebebasan yang lebih ganya dalam suasana kebahagiaan, cin- luas, ta dan pengertian, Mengaku bahwa Perserikatan Bangsa- Mempertimbangkan bahwa anak harus Bangsa, dalam Deklarasi Universal ten- dipersiapkan seutuhnya untuk hidup tang Hak-hak Asasi Manusia dan Ko- dalam suatu kehidupan individu dan venan-kovenan Internasional tentang masyarakat, dan dibesarkan semangat Hak-hak Asasi Manusia, menyatakan cita-cita yang dinyatakan dalam Pia- dan menyetujui bahwa setiap orang gam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan berhak atas semua hak dan kebebasan terutama dalam semangat perdamaian, yang dinyatakan didalamnya, tanpa kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, pembedaan macam apapun seperti ras, persamaan dan solidaritas, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, aga- ma, pendapat politik, atau pendapat Mengingat bahwa kebutuhan untuk yang lain, kewarganegaraan atau asal memberikan pengasuhan khusus ke- usul sosial, harta kekayaan atau status pada anak, telah dinyatakan dalam De- yang lain, klarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak 1 Melindungi Hak-hak Anak Kompilasi Peraturan dan Kebijakan Terkait Anak Berhadapan dengan Hukum tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak- Bagian I hak Anak yang disetujui oleh Majelis Pasal 1 Umum pada tanggal 20 November 1959 Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seo- dan diakui dalam Deklarasi Universal rang anak berarti setiap manusia di ba- tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam wah umur delapan belas tahun kecuali Kovenan Internasional tentang Hak- menurut undang-undang yang berlaku hak Sipil dan Politik (terutama dalam pada anak, kedewasaan dicapai lebih pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan awal. Internasional tentang Hak-hak Ekono- mi, Sosial dan Budaya (terutama pasal Pasal 2 10) dan dalam statuta-statuta dan ins- (1) Negara-negara Pihak harus meng- trumen-instrumen yang relevan dari hormati dan menjamin hak-hak badan-badan khusus dan organisasi- yang dinyatakan dalam Konvensi organisasi internasional yang memper- ini pada setiap anak yang berada hatikan kesejahteraan anak, di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tan- Mengingat bahwa seperti yang ditun- pa menghiraukan ras, warna kulit, juk dalam Deklarasi mengenai Hak-hak jenis kelamin, bahasa, agama, pen- Anak, “anak, karena alasan ketidakdewa- dapat politik atau pendapat lain, saan fisik dan jiwanya, membutuhkan per- kewarganegaraan, etnis, atau asal- lindungan dan pengasuhan khusus, terma- usul sosial, harta kekayaan, cacat, suk perlindungan hukum yang tepat, baik kelahiran atau status yang lain dari sebelum dan juga sesudah kelahiran”. anak atau orang tua anak atau wali hukum anak. Mengingat ketentuan-ketentuan Dekla- (2) Negara-negara Pihak harus meng- rasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan ambil semua langkah yang tepat Hukum yang berkenaan dengan Per- untuk menjamin bahwa anak di- lindungan dan Kesejahteraan Anak, de- lindungi dari semua bentuk dis- ngan Referensi Khusus untuk Mening- kriminasi atau hukuman atas dasar katkan Penempatan dan Pemakaian status, aktivitas, pendapat yang di- Secara Nasional dan Internasional; Atu- utarakan atau kepercayaan orang ran Standar Minimum Perserikatan tua anak, wali hukum anak, atau Bangsa-Bangsa, untuk administrasi Per- anggota keluarga anak. adilan Remaja (Aturan-aturan Beijing); dan Deklarasi tentang Perlindungan Pasal 3 Wanita dan Anak-anak dalam Keadaan (1) Dalam semua tindakan mengenai Darurat dan Konflik Bersenjata, anak, yang dilakukan oleh lemba- ga-lembaga kesejahteraan sosial Mengaku pentingnya kerjasama in- negara atau swasta, pengadilan hu- ternasional uuntuk memperbaiki peng- kum, penguasa administratif atau hidupan anak-anak di setiap negara, badan legislatif, kepentingan-ke- terutama di negara-negara sedang ber- pentingan terbaik anak harus me- kembang, rupakan pertimbangan utama. (2) Negara-negara Pihak berusaha Menyetujui sebagai berikut : menjamin perlindungan dan pera- watan anak-anak seperti yang di- 2