i Konflik dan Reformasi TNI di Era SBY editor: M. Najib Azca Moch. Faried Cahyono This ebook downloaded from www.csps.ugm.ac.id CSPS Books 2004 ii Konflik dan Reformasi TNI di Era SBY Copyright © 2004 by CSPS BOOKS. All rights reserved Cetakan Pertama November 2004 Editor: M. Najib Azca Moch. Faried Cahyono Layout dan Cover: Syarafuddin (cid:132)Foto tentara dan warga dari www.acehkita.com (cid:132)Arial (© 1990-92 by Monotype), Century Gothic (© 1990-91 by Monotype), Georgia (© 1996 by Microsoft), Impact (© 1991-96 by Monotype), Wingdings (© 1992-95 by Microsoft). (cid:132)Teks pada sampul belakang: Moch. Faried Cahyono Diterbitkan atas kerjasama, oleh CSPS – UGM CSPS BOOKS Center for Security and Peace Studies (Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian) Universitas Gadjah Mada Sekip K-9 Yogyakarta 55281 Telp./Faks. (62-274) 520733 www.csps.ugm.ac.id ISBN 979-98203-1-6 dan Southeast Asian Conflict Studies Network (SEACSN) Regional Office: Research and Education for Peace Unit School of Social Sciences Universiti Sains Malaysia 11800 Penang, Malaysia email: [email protected] Phone (60-4) 6532123, (60-4) 6532658 iii Pengantar Editor Perjalanan transisi menuju demokrasi di Indonesia menapaki tahap baru pada tanggal 20 September 2004 lalu: ketika segenap rakyat menyalurkan hak politiknya untuk memilih presiden baru secara damai dan demokratis dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) putaran kedua. Inilah pertama kalinya dalam sejarah rakyat Indonesia memilih secara langsung pemimpin politik tertingginya. Sebelumnya, tahap Pemilihan Umum (Pemilu) untuk anggota parlemen dan Pilpres putaran pertama juga berlangsung secara relatif aman, jujur, dan demokratis, serta mendapat penghargaan luas di panggung internasional. Demikianlah: Indonesia memasuki babak baru pelembagaan sistem politik demokratis secara terhormat dan bermartabat, dan menjadi negara demokratis dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Terpilihnya Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Muhammad Jusuf Kalla (MJK) sebagai Presiden dan Wakil Presiden baru periode 2004-2009 juga menandai perubahan penting di lanskap sosial politik Indonesia. Dicalonkan oleh Partai Demokrat (PD) yang berusia muda, serta didukung oleh sejumlah partai-politik bersuara kecil (Partai Bulan-Bintang iv [PBB], Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia [PKPI] serta belakangan Partai Keadilan Sejahtera [PKS]), pasangan SBY-MJK berhasil mengumpul- kan dukungan melintasi batas-batas golongan dan partai politik. SBY-MJK berhasil mengalahkan pasangan Megawati Sukarnoputri-Hasyim Muzadi yang didukung oleh koalisi sejumlah partai politik bersuara besar: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Meski tanpa didukung oleh Parpol besar, serta bukan berasal dari organisasi kemasyarakatan berbasis massa luas seperti NU dan Muhammadiyah, SBY-MJK ternyata mampu meraih dukungan terbesar dari rakyat Indonesia—menurut data KPU terakhir 60,8 persen pemilih. Terlepas dari aneka kontroversi ihwal penjelasan akademik dan politik kemenangan pasangan SBY-MJK, kami berniat untuk bergerak maju menatap dan menakar agenda reformasi di era kepemimpinan nasional baru hasil pemilihan presiden 2004. Ada dua topik besar yang didis- kusikan dalam buku ini: pertama, bagaimana nasib reformasi sektor keamanan, khususnya penegakan supremasi sipil atas militer, di bawah Presiden baru yang kebetulan seorang pensiunan v jenderal berbintang empat. Kedua, bagaimana peluang dan kemungkinan terjadinya konflik sosial dan disintegrasi nasional di bawah kepemimpinan nasional baru. Relevansi pilihan topik yang pertama berdasar pada sejumlah alasan berikut. Pertama, meskipun selama ini SBY dikenal sebagai seorang perwira TNI yang tergolong reformis, namun dia tumbuh dan dibesarkan dalam era kepemimpinan otoriter dimana militer merupakan kekuatan dominan yang memiliki privilese dan prerogatif besar. Hal ini membuat besar kemungkinan nilai- nilai militerisme serta doktrin supremasi militer atas sipil telah mengalami institusionalisasi serta internalisasi, hingga kadar tertentu, ke dalam dirinya serta kekuatan militer pendukung dirinya. Kedua, tampilnya SBY ke puncak panggung politik nasional tak lepas atas dukungan meluas dari kekuatan militer, khususnya dari kalangan purnawirawan. Dengan adanya dukungan besar ini, SBY tak pelak mesti mengakomodasi kepentingan dan keinginan politik dari kelompok ini, yang bukan mustahil tak sepenuhnya selaras dengan konsep supremasi sipil atas militer. Kasus pencabutan agenda penghapusan lembaga teritorial dari platform Partai Demokrat atas desakan dari kalangan purnawirawan TNI merupakan suatu ilustrasi mengenai vi kemungkinan terjadinya hal itu. Ketiga, kepemimpinan politik sipil, baik di partai politik maupun organisasi kemasyarakat, tidak ada yang memiliki agenda yang jelas dan tegas mengenai reformasi sektor keamanan dalam sistem politik demokratis. Hal ini akan membuat pressure ke arah reformasi sektor keamanan yang sesuai dengan prinsip dan sistem demokratis besar kemungkinan akan lemah. Sementara relevansi topik kedua berdasar pada sejumlah alasan berikut. Pertama, pemerintah baru tidak didukung oleh kekuatan politik yang besar di parlemen, sehingga bisa jadi akan timbul ketegangan permanen antara pemerintah dan parlemen yang kemungkinan akan berimbas kepada ketegangan di masyarakat. Kedua, sebagian besar kepemimpinan politik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota berada di bawah pengaruh “Koalisi Kebangsaan” yang merupakan rival politik pemerintahan baru. Hal ini berpeluang menimbulkan hubungan yang tidak harmonis bahkan ketegangan yang awet antara pemerintah pusat dan struktur pemerintahan di bawahnya. Terlebih lagi, dan ini menjadi alasan ketiga, kepemimpinan nasional baru mewarisi situasi hubungan Pusat-Daerah yang belum stabil dan mantap di era awal pelaksanaan kebijakan desentralisasi radikal, vii dimana kekuasaan berpindah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah kota/kabupaten. Keempat, kepepimpinan nasional baru juga mewarisi situasi pasca konflik awal yang masih sarat potensi konflik komunal di sejumlah daerah seperti Maluku, Maluku Utara, Poso-Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Barat, serta situasi damai yang masih getas di lokasi konflik bercorak separatis seperti di Aceh dan Papua. Penanganan yang keliru, misalnya pendekatan keamanan yang berlebihan, bukan mustahil akan menerbitkan bibit-bibit konflik baru yang akut dan berkepanjangan. Dengan dasar pemikiran tersebut PSKP UGM sudah menyelenggarakan acara Seminar Sehari “Menakar Reformasi di Era Kepemimpinan Politik Nasional Baru” dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun PSKP UGM ke 8 (1996-2004), pada tanggal 13 Oktober 2004 lalu. Seminar memiliki tujuan sebagai berikut: 1. Mendiskusikan secara serius dan sistematis sejumlah problema dan agenda reformasi di era kepemipinan politik nasional yang baru (2004-2009). 2.Merumuskan sejumlah langkah antisipatif dan pro-aktif untuk menyokong terlaksananya sejumlah agenda sosial politik yang merupakan amanat reformasi. viii 3.Merajut konsensus dan komitmen sejumlah pemangku kepentingan utama (key stake holders) menyangkut sejumlah agenda pokok reformasi ke depan. Topik yang dibahas adalah pertama “Reformasi Sektor Keamanan di Era Kepemimpinan Nasional Baru (2004-2009)”, dengan pembicara: Mayjen TNI (Purn) Mulchis Anwar, Prof. Dr. Mahfud MD (Mantan Menteri Pertahanan, Ketua DPP PKB), Dr. Kusnanto Anggoro (CSIS), dan Prof. Dr. Jahja Muhaimin. Dan kedua, “Prospek Konflik dan (Dis) Integrasi Nasional di Era Kepemimpinan Nasional Baru (2004-2009)”, dengan pembicara: Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein, Dr. Ivan Hadar, dan Dr. Pratikno. Buku ini adalah hasil rangkuman seminar tersebut dengan penyempurnaan materi. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. T. Jacob, yang sudah memberikan keynote speech, dan Lambang Trijono MA, atas dalam sambutan yang kami jadikan pengantar dalam tulisan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Yahya A. Muhaimin, Dr. Kusnanto Anggoro, Prof. Dr. Mahfud MD, Dr. Pratikno, yang menyempatkan diri memperbaiki naskah di sela waktu yang mepet ix menjelang Idul Fitri. Terima kasih kami sampaikan kepada Mayjen (Purn) Mulchis Anwar, Dr. Ivan Hadar dan Mayjen Purn Kivlan Zein, atas kesediaan memenuhi undangan kami sebagai pembicara dan menyiapkan makalah sejak dini. Kami juga mengucapkan terima kasih pada para peserta seminar yang sumbangan pemi- kirannya kami kutip dalam buku ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara Zuly Qodir, Liza Laila Mardiana, Arif Surachan, Avid, dan Suparman, yang memfasilitasi penyelenggaraan seminar hingga lancar. Juga kepada saudara Arie Sujito atas kesediaannya sebagai salah satu moderator. Kepada rekan jurnalis yang hadir kami ucapkan terima kasih pula. Kami berharap, buku ini bermanfaat, tidak hanya sekedar untuk kepentingan pendoku- mentasian yang sederhana sifatnya, tapi lebih dari itu untuk sumbangan pemikiran yang berarti. Pada gilirannya kita berharap upaya reformasi di sektor keamanan akan berhasil, dan hubungan sipil militer menemukan format yang terbaik, untuk kemajuan bangsa Indonesia yang demokratis, dimana nilai-nilai kemanusiaan menjadi acuan pokok dalam setiap pengambilan kebijakan. M. Najib Azca dan Moch. Faried Cahyono