p-ISSN 1978-6506 e-ISSN 2579-4868 Terakreditasi LIPI No. 706/AU/P2MI-LIPI/10/2015 Vol. 10 No. 1 April 2017 Hal. 1 - 114 “ABROGATIO LEGIS” I jurnal april 2017 isi.indd 1 5/2/2017 5:04:40 PM jurnal april 2017 isi.indd 2 5/2/2017 5:04:40 PM p-ISSN 1978-6506 e-ISSN 2579-4868 Vol. 10 No. 1 April 2017 Hal. 1 - 114 Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember. Penanggung Jawab: Danang Wijayanto, Ak., M.Si. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Redaktur: 1. Roejito, S.Sos., M.Si. (Administrasi Negara dan Kebijakan Publik) 2. Drs. Hamka Kapopang (Komunikasi) Penyunting: 1. Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana) 2. Dinal Fedrian, S.IP. (Ilmu Pemerintahan) 3. Muhammad Ilham, S.H. (Hukum Administrasi Negara) 4. Ikhsan Azhar, S.H. (Hukum Tata Negara) 5. Atika Nidyandari, S.H. (Hukum Dagang) 6. Nurasti Parlina, S.H. (Hukum Pidana dan Perdata) Mitra Bestari: 1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Filsafat Hukum dan Penalaran Hukum) 2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Metodologi Hukum dan Etika) 3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Hukum Pidana dan Viktimologi) 4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Hukum Pidana, HAM dan Gender) 5. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Hukum Ekonomi/Bisnis) 6. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. (Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum) 7. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H. (Ilmu Perundang-undangan) III jurnal april 2017 isi.indd 3 5/2/2017 5:04:40 PM 8. Prof. Dr. Ronald Z. Titahelu, S.H., M.S. (Hukum Agraria dan Hukum R Adat) A 9. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. (Ilmu Hukum/Ilmu T Politik) N 10. Mohamad Nasir, S.H., M.H. (Hukum Lingkungan dan Sumber Daya A Alam) G N Sekretariat: 1. Agus Susanto, S.Sos., M.Si. E 2. Yuni Yulianita, S.S. P 3. Noercholysh, S.H. 4. Wirawan Negoro, A.Md. 5. Didik Prayitno, A.Md. 6. Eka Desmi Hayati, A.Md. Desain Grafis dan Fotografer: 1. Arnis Duwita Purnama, S.Kom. 2. Widya Eka Putra, A.Md. Alamat: Sekretariat Jurnal Yudisial Komisi Yudisial Republik Indonesia Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189 E-mail: [email protected] Website: www.jurnal.komisiyudisial.go.id IV jurnal april 2017 isi.indd 4 5/2/2017 5:04:40 PM R ”ABROGATIO LEGIS” A Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 1 April 2017 hadir kembali dengan membawa tema T ”ABROGATIO LEGIS” yang bermakna pencabutan aturan undang-undang atau N hukum. Tema ini sekalipun menggambarkan tentang bagaimana aturan hukum A dicabut secara formal sehingga tidak memiliki keberlakuan formal, tetapi lebih luas G menggambarkan dinamika ketika aturan yaitu undang-undang tiba-tiba mengalami “kehilangan atau kekosongan makna,” maka kemudian putusan memberikan makna N baru atau mengisi makna yang hilang dan kosong tersebut. Sekalipun proses pemaknaan E terhadap undang-undang atau hukum itu terkadang bersifat inkonsisten misalnya P ketika satu putusan menyatakan A dan putusan yang lain menyatakan B. Dalam kasus yang serupa sebagaimana terlihat dalam salah satu judul artikel jurnal kali ini yaitu: “Perbedaan Tafsir Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Pemilihan Umum Serentak” yang merupakan kajian Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, sekalipun perbedaan putusan itu merupakan proses dinamika dengan alasan-alasan yang khusus, namun bagi pencari keadilan hal itu tentu akan sangat membingungkan. Secara berturut-turut, Jurnal Yudisial kali ini menghadirkan tulisan mengenai problematik tentang penerapan vicariuos liability, sebagaimana terlihat dalam kajian Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012. Prinsip kepentingan terbaik dan urgensi keterangan ahli dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak-anak memperlihatkan masih rentannya anak di dalam sistem hukum, sekalipun aspek perlindungan terhadap anak terus dikumandangkan, tetapi anak lebih banyak menjadi korban dari sistem hukum. Kajian Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr memberikan gambaran tentang rentannya posisi anak dalam hukum. Problem pemidanaan terhadap dokter menjadi menarik untuk dikaji, apakah penjara merupakan alternatif terbaik seorang dokter, ataukah perlu perlakuan yang khusus ketika dokter tersangkut dengan masalah hukum. Pada posisi ini model pemidanaan integratif diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih baik, sebagaimana terlihat dalam artikel studi kasus Putusan Nomor 1110 K/ Pid.Sus/2012. Konsep hukum progresif kembali dijadikan acuan dalam penyelesaian konflik pewarisan dan hibah sebagaimana terlihat dalam kajian Putusan Nomor 95/PDT.G/2008/PN.BKS. Dan terakhir ditampilkan perbandingan kajian putusan ketika membahas prinsip duty of care, yaitu prinsip ’pembeli’ melawan ’pembeli’ dalam persoalan tanah sebagaimana tergambar dalam kajian Putusan Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Bwi; Putusan Nomor 230/ PDT/2015/PT.SBY; dan Putusan Nomor 952/K/Pdt/2016. Kami berharap, apa yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan sebuah gambaran penting, bahwa aturan tidak selalu serta merta menyediakan makna yang V jurnal april 2017 isi.indd 5 5/2/2017 5:04:40 PM langsung dapat digunakan, karena realitas hukum atau kasus hukum yang terjadi dalam I S masyarakat selalu dinamis dan berubah dengan sangat cepat. Beberapa tulisan di atas I mencoba mengkaji berbagai putusan dengan menghadirkan ulasan kekinian, untuk R menggambarkan problematika yang sangat dinamis tersebut. Dengan segala keterbatasan A yang ada tulisan-tulisan itu mengurai “melalui kepenuhan makna” yang dapat disajikan, sehingga mudah-mudahan kita dapat memperoleh informasi yang berharga di dalamnya. T Terlepas dari semua di atas, makna abrogatio legis membawa atau mengingatkan kita F bahwa tidak ada undang-undang yang siap pakai sekaligus kita harus lebih berhati-hati A menafsirkan hukum dan aturan, bagi kehidupan kita. D Selamat membaca! Terima kasih. Tertanda Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial VI jurnal april 2017 isi.indd 6 5/2/2017 5:04:40 PM I Vol. 10 No. 1 April 2017 p-ISSN 1978-6506/e-ISSN 2579-4868 S I PERBEDAAN TAFSIR MAHKAMAH KONSTITUSI R DALAM MEMUTUS PERKARA A PEMILIHAN UMUM SERENTAK ......................................................... 1 - 16 T Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 F dan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 A Suparto D Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI TANPA DIDAKWAKAN DALAM PERSPEKTIF “VICARIOUS LIABILITY” ......................................................................... 17 - 38 Kajian Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 Budi Suhariyanto Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI, Jakarta PENERAPAN PRINSIP “KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK” DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA ............................... 39 - 57 Kajian Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr Y. A. Triana Ohoiwutun & Samsudi Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember PENJARA TERHADAP DOKTER DALAM PERSPEKTIF MENGIKATNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PEMIDANAAN INTEGRATIF ....................................................... 59 - 78 Kajian Putusan Nomor 1110 K/Pid.Sus/2012 Warih Anjari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta PENYELESAIAN KONFLIK PEWARISAN AKIBAT HIBAH BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF .............................................. 79 - 97 Kajian Putusan Nomor 95/PDT.G/2008/PN.BKS Poniman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang VII jurnal april 2017 isi.indd 7 5/2/2017 5:04:40 PM MENIMBANG PRINSIP “DUTY OF CARE”: ‘PEMBELI’ MELAWAN ‘PEMBELI’ DALAM SENGKETA JUAL BELI TANAH ........................................... 99 - 114 Kajian Putusan Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Bwi; Putusan Nomor 230/PDT/2015/PT.SBY; dan Putusan Nomor 952/K/Pdt/2016 Widodo Dwi Putro & Ahmad Zuhairi Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram VIII jurnal april 2017 isi.indd 8 5/2/2017 5:04:40 PM JURNAL YUDISIAL p-ISSN 1978-6506/e-ISSN 2579-4868 ........................................... Vol. 10 No. 1 April 2017 Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya. UDC 347.993; 342.82 anggota DPR, DPD, dan DPRD (tidak serentak) adalah tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 Suparto (Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, (konstitusional). Terjadinya pertentangan putusan Pekanbaru) ini antara lain disebabkan oleh perbedaan pilihan Perbedaan Tafsir Mahkamah Konstitusi dalam penafsiran konstitusi. Memutus Perkara Pemilihan Umum Serentak (Suparto) Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/ Kata kunci: inkonsistensi, mahkamah konstitusi, PUU-XI/2013 dan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 pemilu serentak. Jurnal Yudisial 2017 10(1), 1-16 Selama ini pemilu presiden dan pemilu legislatif UDC 347.724 dilakukan secara terpisah atau tidak serentak. Pemilu legislatif selalu dilakukan sebelum pemilu Suhariyanto B (Pusat Penelitian dan Pengembangan presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum yang Hukum dan Peradilan, MA RI, Jakarta) dilakukan secara terpisah dianggap lebih banyak Putusan Pemidanaan terhadap Korporasi Tanpa dampak negatifnya serta tidak sesuai dengan UUD Didakwakan dalam Perspektif “Vicarious Liability” NRI 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian Kajian Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Rumusan Jurnal Yudisial 2017 10(1), 17-38 masalahnya adalah bagaimanakah pertimbangan Korporasi telah ditetapkan sebagai subjek tindak hakim konstitusi dalam memutus Putusan Nomor pidana, maka terhadapnya dapat dituntutkan 14/PUU-XI/2013 sehingga terjadi perbedaan pertanggungjawaban pidana. Sebagai subjek dengan putusan sebelumnya Nomor 51-52-59/PUU- hukum, korporasi juga ditentukan mekanisme VI/2008 terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak. pemidanaannya mulai dari proses penyidikan, Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. konstitusi dalam memutus Putusan Nomor 14/ Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2239 PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang K/PID.SUS/2012 mengesampingkan prosedur Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum hukum acara dengan menjatuhkan putusan Presiden dan Wakil Presiden terjadi inkonsistensi. pemidanaan terhadap korporasi tanpa didakwakan. Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 memutuskan Permasalahannya bagaimanakah eksistensi bahwa pemilu presiden dan wakil presiden harus pemidanaan korporasi menurut hukum acara pidana dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilu di Indonesia, dan bagaimanakah pemidanaan anggota DPR, DPR, dan DPRD. Sedangkan dalam korporasi dalam praktik penegakan hukum, serta putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 51-52- bagaimana putusan pemidanaan terhadap korporasi 59/PUU-VI/2008 pada pengujian pasal dan undang- tanpa didakwakan dalam perspektif vicarious undang yang sama (Pasal 3 ayat (5) Undang- liability? Metode penelitian normatif digunakan Undang Nomor 42 Tahun 2008), Mahkamah untuk menjawab permasalahan ini. Terdapat tiga Konstitusi memutuskan bahwa pemilu presiden dan pendekatan untuk mengkaji permasalahan yaitu wakil presiden yang dilaksanakan setelah pemilu IX jurnal april 2017 isi.indd 9 5/2/2017 5:04:40 PM