Kembali ke Agraria Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta Pasal 2 : 1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pidana Pasal 72 : 1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kembali ke Agraria Usep Setiawan Prolog: Noer Fauzi Epilog: Dianto Bachriadi Kembali ke Agraria ©Usep Setiawan Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia (Agustus 2010) oleh: STPN Press Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman Yogyakarta, 55293 Tlp. (0274) 587239 Faxs: (0274) 587138 Bekerjasama dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jl. Duren Tiga No. 64 Jakarta Selatan Tlp. (021) 79191703 Faxs: (021) 79190264 E-mail: [email protected] Homepage: www.kpa.or.id Sajogyo Institute Jl. Malabar 22 Bogor, jawa Barat Tlp/Faxs: (022) 8374048 E-mail: [email protected] Penulis : Usep Setiawan Editor : Tim Sains Layout/Cover : Aqil NF Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Kembali ke Agraria KPA, STPN, SAINS, 2010 xvii + 481 hlm.: 15 x 23 cm ISBN: 978-6208-1295-58-3 Kata Pengantar Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Pertama-tama kami menyambut gembira atas terbitnya buku karangan rekan Usep Setiawan berupa kumpulan tulisan di ber- bagai media cetak, baik di tingkat nasional maupun lokal. Dalam istilah pengarangnya buku ini disebut sebagai ‘cermin kesaksian diri‘ dalam mendorong perlaksanaan reforma agraria sebagai agenda penting bangsa guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Bagi kalangan pegiat pergerakan agraria tentu saja nama dan kiprah rekan Usep Setiawan sudah tak asing lagi, karena di situlah titian pelibatan perjuangannya sejak awal. Namun kini, terutama semenjak tahun 2005, nama dan kiprah rekan Usep Setiawan telah melewati batas genting, yaitu dikenal makin akrab dan bahkan menjadi salah satu tokoh mitra yang berdampingan dan bergerak aktif bersama para pejabat birokrasi agraria, khususnya Badan Perta- nahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) untuk bersama-sama ‘menggenapi’ perjuangan yang dikenal dengan ‘reforma agraria’. Di lingkungan para scholar, kehadiran dan peran tokoh Usep Setiawan juga patut dicatat. Di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta misalnya, yang adalah Perguruan Tinggi Kedi- nasan di bawah BPN RI, pernah diselenggarakan acara duduk bersa- v Usep Setiawan ma menekuni pelatihan metodologi studi agraria yang melibatkan para pihak, masing-masing pejabat struktural BPN RI, dosen/staf pengajar, dan para pegiat pergerakan. Peristiwa yang sesungguhnya sederhana, namun bermakna dalam karena untuk ‘pertama kalinya dalam sejarah republik’ para pihak yang semula ‘berseberangan’ da- pat duduk bersama. Peristiwa itu tidak mungkin terjadi tanpa kontri- busi dan peran Usep Setiawan yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Kehadiran dan keterlibatan para pegiat gerakan agraria berhasil memampukan pelatihan metodologi studi agraria tersebut untuk mengungkap data dan kejadian konflik agraria yang selama ini belum direkam oleh kantor-kantor pertanahan di daerah. Sebaliknya, para pegiat gerakan agraria dapat mempelajari lebih dalam metode pengo- lahan data untuk menampilkan problematika agraria di wilayah dampingannya masing-masing. Lebih jauh lagi, kedua belah pihak semakin terang memandang apa yang dimaksud Kepala BPN RI dengan menjabarkan ‘Reforma Agraria = asset reform + access reform’. Atas prakarsa dan dukungan rekan Usep Setiawan pula para pegiat gerakan agraria secara aktif telah memberikan masukan dan pemi- kiran alternatif dalam menggagas bentuk analisa dan pengembangan pemahaman tentang keterkaitan antara kemiskinan, konflik dan reforma agraria di wilayah Jawa bagian Selatan. Momentum dan proses sepenting itu sepatutnya memperoleh kesempatan untuk dapat dilanjutkan di masa-masa yang akan datang, dengan harapan bahwa titik temu dan ketegangan antara para pihak yang ‘berseberangan’ tersebut dapat menghasilkan dinamika yang konstruktif. Berangkat dari kesadaran bahwa kompleksitas persoalan agraria di Indonesia tidak mungkin diselesaikan sendiri-sendiri, maka suatu keniscayaan bahwa reforma agraria berdiri sebagai agenda bangsa, yakni agenda bersama untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemulai dari munculnya dinamika konstruktif itu, rekan Usep Setiawan yang sampai saat ini masih konsisten berkiprah dalam vi Kembali ke Agraria mendinamisasi gerakan menuju pembaruan agraria di Indonesia, tentunya diharapkan dapat berkontribusi penuh sebagai pelanjut. Kami percaya, penerbitan buku ini merupakan salah satu titik temu lanjutan bagi proses pembangunan kesadaran dan pemilikan agenda Reforma Agraria sebagai agenda bersama; Agenda Bangsa. *** Yogyakarta, Agustus 2010 Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, MA vii Sekapur Sirih Mari Kembali ke Agraria Oleh Usep Setiawan SETIAP tulisan merupakan refleksi pikiran dan pengalaman penulisnya. Buku ini, cermin dari kesaksian penulis dalam men- dorong pelaksanaan reforma agraria sebagai agenda penting bangsa guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Buku Kembali ke Agraria ini jadi pengingat bahwa negeri ini masih negeri agraris yang kejayaannya sangat tergantung pada keadaan agrarianya. Pengembangan bangsa mesti berlandaskan keadilan agraria. Negara harus memihak petani, pertanian dan keagrariaan. Batu bata buku ini berasal dari kumpulan artikel opini penulis yang dimuat di media massa sepanjang tahun 2000 hingga 2010, dengan topik seputar agraria, gerakan petani, dunia pertanian dan reforma agraria. Tuhan menghendaki penulis lahir di sebuah dusun di Ciamis (Jawa Barat), dari keluarga yang lekat dengan pertanian. Ketika penu- lis kuliah di Bandung, lebih dari separuh perhatian dan aktivitas tercurah demi gerakan petani dan agraria. Tahun 1992, penulis bergabung dengan kelompok mahasiswa lintas kampus pembela petani Bandung Utara yang digusur pembangunan. Sejak itu, tak ada jalan kembali. Ajaran seorang guru, “Rubuhkan jembatan yang telah kau seberangi!”. Tak bisa kita kembali, kecuali maju terus sampai viii Sekapur Sirih jembatan berikutnya, dan seterusnya. Penulis berproses dalam dinamika gerakan petani, pertanian dan agraria. Dengan dada sesak, penulis kerap menyaksikan rakyat digusur, terusir dari kampungnya, rumahnya dirobohkan, kebunnya dibabat. Penulis kerap marah saat menyaksikan rakyat dirampas tanahnya dengan cara kekerasan, bahkan tak sedikit yang gugur saat berjuang. Banyak petani berlahan sempit bahkan tak bertanah sama sekali. Sedikit saja anak desa yang bisa sekolah tinggi dan menggapai cita-citanya. Begitu panjang daftar penderitaan hidup kaum tani. Nah, penderitaan petanilah alasan utama penulis tak berpaling ke lain soal. Derita petani, derita kita jua. Pada akhir tahun 1995, penulis bergabung dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)—koalisi dari organisasi gerakan sosial yang memperjuangkan reforma agraria—sebagai relawan. Anggota KPA ialah serikat petani, masyarakat adat, nelayan, buruh, dan NGO dari berbagai daerah. Setelah menjalani aneka posisi dan peran, Munas KPA tahun 2005 di Prapat Sumut memilih penulis sebagai Sekretaris Jenderal sekaligus Koordinator Dewan Nasional, dan penulis terpilih sebagai Ketua Dewan Nasional melalui Munas KPA tahun 2009 di Puncak Bogor. Selama lima belas tahun lebih berproses, penulis beruntung bisa bertemu dan berdialog langsung mengenai reforma agraria dengan banyak kalangan. Penulis kerap bergumul dengan para aktivis gerakan sosial dari berbagai isu dan warna perjuangan, dengan para pemimpin organisasi rakyat dari gerakan tani, buruh, nelayan dan masyarakat adat di Nusantara. Sesekali penulis berdiskusi dengan para wakil rakyat dari berbagai komisi dan fraksi di parlemen, dengan para guru besar dan pakar ternama dari berbagai kampus. Ada kalanya penulis bertemu menteri atau pejabat setingkat menteri dan para pejabat di berbagai instansi pemerintahan, serta pernah bertemu langsung dengan Presiden RI dalam mendorong komitmen politik atas pelaksanaan reforma agraria. Hasil dari pergaulan itu, buahnya ialah kesadaran bahwa bagi penulis ternyata reforma agraria lebih dari sekedar pengetahuan, me- ix