STUDI KASUS Integrasi Kebijakan & Program HIV & AIDS ke Dalam Sistem Kesehatan di Indonesia STUDI KASUS Integrasi Kebijakan & Program HIV & AIDS ke Dalam Sistem Kesehatan di Indonesia Studi Kasus Integrasi Kebijakan dan Program HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan di Indonesia Penyusun Ita Perwira; Ignatius Praptoraharjo; Hersumpana; M. Suharni; Swasti Sempulur; Satiti Retno Pudjiati; Eviana Hapsari Dewi Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD) Studi Kasus Integrasi Kebijakan dan Program HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan di Indonesia/Ita Perwira; Ignatius Praptoraharjo; Hersumpana; M. Suharni; Swasti Sempulur; Satiti Retno Pudjiati; Eviana Hapsari Dewi Yogyakarta: Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (PKMK FK UGM) xi+xi halaman/xi x xi cm Cetakan pertama, September 2016 ISBN: 978-602-73880-6-2 1. Studi Kasus 2. HIV dan AIDS 3. Integrasi 4. Indonesia I. Studi Kasus Integrasi Kebijakan dan Program HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan di Indonesia Laporan ini disusun melalui kerjasama antara Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan PKMK FK UGM. Tulisan yang diungkapkan dalam laporan ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Australia, maupun Pemerintah Indonesia. Laporan ini bisa dikutip, disalin, dan digandakan dengan menyebutkan sumbernya dan dipergunakan untuk kepentingan pendidikan masyarakat, bukan untuk kepentingan komersial. Sitasi yang disarankan: PKMK FK UGM. 2016. Studi Kasus Integrasi Kebijakan dan Program HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan di Indonesia. Yogyakarta: PKMK FK UGM Copyright ©2016 Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada STUDI KASUS Integrasi Kebijakan & Program HIV & AIDS ke Dalam Sistem Kesehatan di Indonesia Studi Kasus Integrasi Kebijakan & Program HIV & AIDS ke dalam Sistem Kesehatan di Indonesia Daftar Isi — iv Daftar Tabel — vi i I. Pendahuluan — 1 III. Studi Kasus - 23 s A. Situasi Penanggulangan HIV 1. Studi Kasus: Program dan AIDS di Indonesia dan Pencegahan HIV Melalui I Permasalahannya — 1 Transmisi Seksual (PMTS) pada B. Pertanyaan Penelitian — 5 Wanita Pekerja Seks — 24 C. Tujuan Penelitian — 6 A. Gambaran Program — 24 r D. Kerangka Konseptual — 6 B. Analisis Kontekstual — 27 C. Analisis Pemangku a Kepentingan — 30 D. Deskripsi Pelaksanaan Fungsi II. Metodologi - 11 Sistem Kesehatan — 35 t A. Desain Penelitian — 11 E. Tingkat Integrasi Program f B. Lokasi dan Waktu — 14 PMTS pada WPS ke dalam Sistem Kesehatan — 52 C. Instrumen dan Metode a F. Faktor-faktor yang Pengumpulan Data — 14 Memengaruhi Integrasi D. Informan — 14 Program PMTS-WPS ke dalam iv D E. Manajemen dan Analisa Data — Sistem Kesehatan — 54 15 G. Efektifitas Program PMTS — F. Keterbatasan Penelitian — 20 55 G. Struktur penulisan laporan — 21 H. Hubungan Tingkat Integrasi dengan Kinerja Program PMTS-WPS — 58 2. Studi Kasus: Program Layanan Alat Suntik Steril — 60 A. Gambaran Implementasi Layanan Alat Suntik Steril (LASS) — 60 B. Analisis Kontekstual — 61 C. Analisis Pemangku kepentingan — 67 D. Deskripsi Fungsi Sistem Kesehatan daln Program LASS — 70 E. Tingkat Integrasi Program LASS ke dalam Sistem Kesehatan — 82 F. Faktor-faktor yang Memengaruhi Integrasi Program LASS ke dalam Sistem Kesehatan — 82 G. Efektifitas Program LASS — 82 H. Hubungan Integrasi dengan Efektifitas — 87 Daftar Isi Daftar Gambar — vii Daftar Akronim & Ringkasan Eksekutif — x Singkatan — viii 3. Studi Kasus: Program Lelaki 5. Studi Kasus: Program Anti IV. Pembahasan - 189 Seks dengan Lelaki (LSL) — 90 Retroviral Treatment (ART) — 156 A. Integrasi Penanggulangan A. Gambaran Program LSL — 90 A. Deskripsi intervensi program HIV dan AIDS ke dalam Sistem B. Analisis Kontekstual — 92 ART — 156 Kesehatan — 189 C. Analisis Pemangku B. Analisis kontekstual — 158 B. Pengaruh Integrasi terhadap kepentingan — 96 Efektivitas Program — 197 C. Analisis pemangku D. Deskripsi Fungsi Sistem kepentingan — 162 Kesehatan dan Program LSL — 100 D. Deskripsi Fungsi Sistem Kesehatan dalam Layanan V. Kesimpulan - 213 E. Tingkat Integrasi Program ARV — 168 PMTS LSL ke dalam Sistem Kesehatan — 113 E. Tingkat Integrasi Layanan ARV A. Tingkat Integrasi — 213 ke dalam Sistem Kesehatan — B. Integrasi dan Efektivitas Program F. Faktor-faktor yang 180 — 215 Memengaruhi Integrasi terhadap Efektifitas Program F. Faktor-faktor yang — 115 Memengaruhi Integrasi — 181 V. Rekomendasi - 219 F. Efektifitas Program LSL — 116 G. Efektifitas Program — 182 G. Hubungan Tingkat Integrasi H. Hubungan antara Tingkat A. Fungsi kebijakan dan regulasi — v dengan Kinerja Program LSL Integrasi dengan Kinerja 219 — 119 Program ART — 185 B. Fungsi pembiayaan — 220 C. Fungsi Pengelolaan Informasi 4. Studi Kasus: Layanan Link To Strategis — 220 Care dan Tes HIV — 121 D. Fungsi Penyediaan Farmasi dan A. Gambaran Layanan Link To Alat Kesehatan — 221 Care dan Tes HIV — 121 E. Fungsi Pengelolaan SDM — 221 B. Deskripsi Fungsi Sistem F. Fungsi Penyediaan Layanan — Kesehatan dalam Layanan Tes 221 HIV dan Link to Care HIV — G. Fungsi Penggerakan Partisipasi 123 Masyarakat — 222 C. Tingkat Integrasi Layanan Link to Care dan tes HIV ke dalam Sistem Kesehatan — 139 D. Faktor–faktor yang Memengaruhi Integrasi — 144 E. Efektivitas Layanan Link To Care HIV — 149 F. Hubungan Antara Integrasi Tes HIV ke dalam Pelayanan Puskesmas/Rumah Sakit Dengan Efektifitas Program Link To Care HIV — 151 Studi Kasus Integrasi Kebijakan & Program HIV & AIDS ke dalam Sistem Kesehatan di Indonesia Daftar Tabel 13 64 117 Tabel 1. Universitas, lokasi dan pilihan Tabel 11. Sumber Pendanaan Untuk Tabel 21. Cakupan Program LSL di Kota studi kasus Program Penanggulangan AIDS di DKI Denpasar 2014 Jakarta Tahun 2012 23 118 77 Tabel 2. Daftar studi kasus, universitas Tabel 22. Cakupan dan perubahan peneliti dan wilayah penelitian Tabel 12. Jenis Pelatihan yang diikuti perilaku LSL di Kota Surabaya oleh LSM berdasarkan IBBS 2007 dan 2011 24 83 145 Tabel 3. Tujuan & Komponen Program PMTS Tabel 13. Penilaian Tingkat Integrasi Tabel 23. Penilaian Tingkat Integrasi Sub- Sistem Kesehatan 38 85 160 Tabel 4. Sumber Pembiayaan untuk Tabel 14. Sebaran Populasi Penasun di Pembangunan Kesehatan dan DKI Jakarta Tahun 2012 Tabel 24. Gambaran Pendapatan Asli Penanggulangan HIV dan AIDS di Medan, Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Kupang dan Merauke 86 2008-2015 vi 41 Tabel 15. Target Pencapaian Intervensi 166 Program LASS Tabel 5. Perbandingan Anggaran untuk Tabel 25. Gambaran Kekuasaan pada Kegiatan Promotif/Preventif, Kuratif dan 87 Rumah Sakit di Berbagai Tingkatan Rehabilitatif di Kota Kupang Tabel 16. Cakupan Program LASS Tahun 171 42 2014 Tabel 26. Estimasi Kkebutuhan Dana Tabel 6. Jumlah Peserta JKN dan 102 untuk Penanggulangan HIV dan AIDS Jamkesda di Merauke dan Kupang (2014) (dalam Milyar) Tabel 17. Anggaran penanggulangan HIV 44 dan AIDS di Kota Surabaya tahun 2014 177 dan 2015 Tabel 7. Komposisi dan Jumlah Tenaga Tabel 27. Jumlah Layanan ARV di Kesehatan yang Terlibat dalam Program 103 Fasyankes Daerah HIV dan AIDS di Kota Medan Tabel 18. Anggaran Upaya 180 53 Penanggulangan HIV di Kota Denpasar Tabel 28. Tingkat Integrasi pada Sub- Tabel 8. Penilaian Tingkat Integrasi 104 sistem Fungsi Kesehatan dan Dimensinya Program PMTS WPS ke Dalam Sistem 208 Kesehatan Tabel 19. Proporsi Anggaran Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS untuk 190 56 Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif di Kota Surabaya tahun 2015 Tabel 29. Tingkat Integrasi Tabel 9. Data Cakupan Program pada Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam WPS berdasarkan STBP 113 Sistem Kesehatan berdasarkan jenis intervensi spesifik (PMTS WPS, PMTS LSL, 57 Tabel 20. Tingkat integrasi per dimensi LASS, KTS dan ART) dan per sub-sistem program LSLdi Tabel 10. Data Cakupan Program pada Surabaya dan Denpasar WPS berdasarkan Data Program Daftar Tabel / Daftar Gambar Daftar Gambar 193 2 153 Tabel 30. Dana penanggulangan HIV dan Gambar 1. Prevalensi HIV menurut Gambar 11. Jumlah ODHA yang Mengikuti AIDS di Kota/Kabupaten Terpilih kelompok populasi kunci Tes dan Perawatan HIV 198 7 157 Tabel 31. Cakupan Intervensi dan Tingkat Gambar 2. Bagan kerangka konseptual Gambar 12. Alur perawatan ARV dan Integrasi integrasi tempat layanannya 203 12 158 Tabel 32. SDM Dalam Penanggulangan Gambar 3. Tahapan penelitian studi kasus Gambar 13. Pengadaan ARV di Indonesia HIV dan AIDS 16 163 Gambar 4. Bagan tahapan pengolahan Gambar 14. Kuadran Tingkat Kepentingan data primer menggunakan metode dan Kekuasaan Para Pemangku framework approach Kepentingan 19 184 vii Gambar 5. Analisis faktor-faktor yang Gambar 15. Cascade Program ART DKI memengaruhi hubungan antara integrasi Jakarta dan Sulawesi Selatan dan efektifitas 192 31 Gambar 16. Analisis Pemangku Gambar 6. Posisi Pemangku Kepentingan Kepentingan dalam Pencegahan dan berdasarkan Kepentingan dan Perawatan HIV Kekuasaannya 196 66 Gambar 17. Struktur organisasi Gambar 7. Posisi Pemangku Kepentingan penanggulangan HIV dan AIDS dan Berdasarkan Kepentingan dan Tingkat Integrasinya Kekuasaannya 201 94 Gambar 18. Kebutuhan, ketersediaan dan Gambar 8. Anggaran SKPD untuk sumber pendanaan program HIV dan AIDS penanggulangan HIV dan AIDS di Kota 2015-2019 Surabaya Tahun 2014 -2015 97 Gambar 9. Posisi Pemangku Kepentingan Program LSL berdasarkan Kepentingan dan Kekuasaannya 152 Gambar 10. Jumlah Pasien Yang Mengikuti Test HIV Studi Kasus Integrasi Kebijakan & Program HIV & AIDS ke dalam Sistem Kesehatan di Indonesia n ADB Asian Development Bank Fasyankes Fasilitas dan Layanan ADD Alokasi Dana Desa Kesehatan a AIDS Acquired Immunodeficiency FHI Family Health International Syndrome FK Fakultas Kedokteran t AIPH The Australia–Indonesia FKTP Fasilitas Kesehatan Tingkat a Partnership for HIV Pertama k APBN/D Anggaran Pendapatan dan GF Global Fund Belanja Nasional/Daerah GF-ATM Global Fund AIDS, TB dan g ART Antiretroviral Treatment Malaria ARV Antiretroviral GWL-INA Jaringan Gaya Warna Lentera - n AS Amerika Serikat Indonesia i ASA Aksi Stop AIDS HAART Highly Active Antiretroviral S Therapy Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah HAM Hak Asasi Manusia & Bappenas Badan Perencanaan HAPP HIV/AIDS Prevention Program Pembangunan Nasional
 HCPI The HIV Cooperation BKKBN Badan Kependudukan Program for Indonesia m dan Keluarga Berencana HIV Human Immunodeficiency Virus viii Nasional HPTN HIV Prevention Trial Network i BLUD Badan Layanan Umum Daerah HR Harm Reduction n BNN Badan Narkotika Nasional ICA Investment Case Analysis BOK Bantuan Operasional IDF Institutional Development o Kesehatan Framework BP2KB Badan Pemberdayaan IHPCP Indonesia HIV/AIDS Prevention r Perempuan dan Keluarga and Care Project Berencana k IMS Infeksi Menular Seksual BPJS Badan Penyelenggara Jaminan A Sosial IO Infeksi Oportunistik BPS Badan Pusat Statistik IPF Indonesian Partnership Fund CATS Community Access to IU Implementing Unit r Treatment Services Study JKN Jaminan Kesehatan Nasional a CCM Country Coordinating K3 Keselamatan dan Keamanan Mechanism Kerja t CFR Case Fatality Rate KDS Kelompok Dukungan Sebaya f CSR Corporate Social Responsibility Kemenkes Kementerian Kesehatan a Depkes Departemen Kesehatan Kepmenkes Keputusan Menteri Kesehatan (sekarang menjadi Kementerian Kepres Keputusan Presiden D Kesehatan) KIA Kesehatan Ibu dan Anak DFAT Department of Foreign Affairs and Trade, Government of KIE Komunikasi, Informasi dan Australia Edukasi DfID The Department for KPA (N/P/D) Komisi Penanggulangan AIDS International Development (Nasional/Provinsi/Daerah) Dinkes Dinas Kesehatan KPP Komunikasi Perubahan Perilaku Dinsos Dinas Sosial KPS Kartu Papua Sehat DKAI Dana Kemitraan AIDS Indonesia KTIP Konseling dan Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan DKI Daerah Khusus Ibukota Kesehatan Daftar Akronim & Singkatan KTP Kartu Tanda Penduduk Penasun Pengguna Napza Suntik SOP Standard of Procedures KTS Konseling Tes Sukarela PEPFAR President’s Emergency Plan for SPM Standar Pelayanan Minimum LAJSS Layanan Jarum dan Alat Suntik AIDS Relief SR Sub Recipient Steril Perda Peraturan Daerah SRAN Strategi dan Rencana Aksi Lapas Lembaga Pemasyarakatan Permendagri Peraturan Menteri Dalam Nasional LASS Layanan Alat Suntik Steril Negeri SRAN/D Strategi dan Rencana Aksi LBH Lembaga Bantuan Hukum Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan Nasional/Daerah LBT Lelaki Berisiko Tinggi Permenkokesra Peraturan Menteri Koordinator SSP Survei Surveilans Perilaku LKB Layanan Komprehensif dan Kesejahteraan Rakyat SSR Sub Sub-Recipient Berkelanjutan Perpres Peaturan Presiden STBP Surveilans Terpadu Biologi dan LSL Lelaki berhubungan seks Perwakos Persatuan Waria Kota Surabaya Perilaku dengan lelaki PKBI Perkumpulan Keluarga STBP Survey Terpadu Biologis dan LSM Lembaga Swadaya Masyarakat Berencana Indonesia Perilaku MDGs Millenium Development Goals PKNI Persaudaraan Korban Napza Stranas Strategi nasional Mendagri Menteri Dalam Negeri Indonesia SUFA Strategic Use of ARV MK Manajer Kasus PKR Pusat Kesehatan Reproduksi SUM Scaling Up For Most-At-Risk PMTS Pencegahan Melalui Transmisi Populations MMDP MPaakjealriasm Maansyarakat Desa Seksual TB Tuberkulosis ix Monev Monitoring dan Evaluasi PNS Pegawai Negeri Sipil TNI Tentara Nasional Indonesia MoU Memorandum of Understanding PP Peraturan Pemerintah UGM Universitas Gadjah Mada MPI Mitra Pembangunan PPIA PAennackegahan Penularan Ibu dan UHC Universal Health Coverage Internasional UKM Upaya Kesehatan Masyarakat PPK Pusat Penelitian Kependudukan Musrenbang Musyawarah Perencanaan UKP Upaya Kesehatan Perorangan Pembangunan PR Principal Recipient UN United Nations NAPZA Narkoba, Psikotropika dan Zat PSK Pekerja Seks Komersial UNAIDS Joint United Nations Aditif lainnya PTRM Program Terapi Rumatan Programme on HIV/AIDS NASA National AIDS Spending Metadon UNGASS United Nations General Assessment Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat Assembly Special Session NGO Non-Government Organization Renja Rencana Kerja UNODC United Nations Office on Drugs NU Nadhatul Ulama RI Republik Indonesia and Crime OAT Obat Anti Tuberkulosis RPJMD Rencana Pembangunan Jangka UPT Unit Pelaksana Teknis OBM Organisasi Berbasis Menengah Daerah US United States Masyarakat RS Rumah Sakit USAID United States Agency for OCAT Organizational Capacity RSCM Rumah Sakit Cipto International Development Assessment Tool Mangunkusumo UU Undang-Undang ODHA Orang dengan HIV dan AIDS RSU Rumah Sakit Umum WHO World Health Organization OMS Organisasi Masyarakat Sipil RSUD Rumah Sakit Umum Daerah WPSL Wanita Pekerja Seks Langsung OPSI Organisasi Perubahan Sosial RUK Rencana Usulan Kegiatan WPSTL Wanita Pekerja Seks Tidak Indonesia Rutan Rumah Tahanan Langsung Otsus Otonomi Khusus Satpol PP Satuan Polisi Pamong Praja YMM Yayasan Mitra Masyarakat P2 Pengendalian Penyakit SDM Sumber Daya Manusia PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa SIHA Sistem Informasi HIV dan AIDS PBR erawatan Berbasis Rumah SK Surat Keputusan PDP Perawatan, Dukungan dan SKN Sistem Kesehatan Nasional Pengobatan SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah PELITA Pembangunan Lima Tahun