KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan. Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 3 Oktober 2017, memuat 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 645 LHP keuangan (94%), 9 LHP kinerja (1%) dan 33 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (5%). Secara umum, hasil pemeriksaan BPK tersebut mengungkapkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 469 (73%) dari 645 laporan keuangan, hasil pemeriksaan atas kinerja memuat kesimpulan kinerja yang cukup efektif, dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) memuat kesimpulan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. BPK mengungkapkan 9.729 temuan yang memuat 14.997 permasalahan, meliputi 7.284 (49%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.549 (50%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun, serta 164 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun. Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.707 (62%) senilai Rp25,14 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian sebanyak 3.135 (67%) permasalahan senilai Rp1,81 triliun, potensi kerugian sebanyak 484 (10%) permasalahan senilai Rp4,89 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.088 (23%) permasalahan senilai Rp18,44 triliun, dan terdapat 2.842 (38%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi. i Kemudian dari 164 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun, terdapat 12 (7%) permasalahan ketidakhematan senilai Rp11,96 miliar, 30 (18%) permasalahan ketidakefisienan senilai Rp574,31 miliar, dan 122 (75%) permasalahan ketidakefektifan senilai Rp1,67 triliun. Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/ daerah senilai Rp509,61 miliar (2%). Khususnya pada Kementerian/Lembaga/Badan mitra kerja Komisi IV terdapat 3 (tiga) entitas dengan 7 (tujuh) obyek pemeriksaan, terdiri dari 4 (empat) pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) dan 3 (tiga) pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Dimana untuk LK, 1 (satu) entitas yang memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan dan 1 (satu) entitas memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta 2 (dua) entitas sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu Kementerian Pertanian dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Sementara terdapat 3 (tiga) obyek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada Kementerian Pertanian. Total anggaran belanja mitra Komisi IV pada tahun 2016 sebesar Rp44,295,556,770,000,- dan realisasi belanja sebesar Rp32,484,890,641,112,- Total Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) pada Mitra kerja Komisi IV sebesar Rp5,665,173,089,711,-Sedangkan klasifikasi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada mitra Komisi IV terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp152,562,000,001.47,- potensi kerugian sebesar Rp168,784,000,000.65,- dan kurang penerimaan sebesar Rp34,112,000,002.54,- Ringkasan dan Telaahan ini dapat digunakan oleh Komisi IV untuk melakukan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat ii melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik. Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Komisi IV sebagai fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. Jakarta, Oktober 2017 Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DRS. HELMIZAR NIP. 19640719 199103 1 003 iii DAFTAR ISI 1. Kata Pengantar Kepala Pusat KAKN........................................ i 2. Daftar Isi.................................................................................... iv 3. Telaahan Terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Badan 3.1. Kementerian Pertanian................................................ 1 3.1.1. Gambaran Umum............................................... 1 3.1.2. Daftar Temuan................................................... 3 3.1.3. Telaahan Atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.................................................................. 7 3.1.4. Telaahan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan......................................... 29 3.2. Kementerian Kelautan dan Perikanan...................................................................... 57 3.2.1. Gambaran Umum............................................... 57 3.2.2. Daftar Temuan................................................... 59 3.2.3. Telaahan Atas Temuan Sistem Pengendalian Intern………………………………………….. 63 3.2.4. Telaahan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan…………………………. 79 3.3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan……………………………………………. 87 3.3.1. Gambaran Umum............................................... 87 3.3.2. Daftar Temuan................................................... 89 3.3.3. Telaahan Atas Temuan Sistem Pengendalian Intern................................................................. 91 3.3.4. Telaahan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan…………………………. 101 3.4. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian ............................................... 106 3.4.1. Gambaran Umum……………………………... 106 3.4.2. Daftar Temuan................................................... 108 3.4.3. Telaahan Atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.................................................................. 110 3.4.4. Telaahan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan…………………………. 112 4. Telaahan Terhadap Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Kementerian/Badan iv 4.1. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian…………….......... 120 4.1.1. Gambaran Umum……………………………... 120 4.1.2. Daftar Temuan………………………………... 122 4.1.3. Telaahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BA 999.07 (Subsidi Pupuk) TA 2016…………………….. 124 4.2. Kementerian Pertanian……………………………… 4.2.1. Gambaran Umum……………………………... 130 4.2.2. Daftar Temuan………………………………... 130 4.2.3. Telaahan terhadap pengadaan barang dan jasa pada Kementerian Pertanian TA 2016……………………………………….…… 132 4.3. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian .............................. 142 4.3.1. Gambaran Umum……………………………... 142 4.3.2. Daftar Temuan………………………………... 144 4.3.3. Telaahan terhadap belanja pada Dirjen PSP Kementerian Pertanian TA 2016……………………………………………. 146 v HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2016 Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pertanian Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kew ajaran LK dengan memperhatikan: ▪ Kesesuaian LK Kementan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); ▪ Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP; ▪ Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan ▪ Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Laporan Realisasi Anggaran 2014 2015 ▪Pendapatan (PNBP) WTP-DPP WDP Rp 528.343.249.156,00 ▪Anggaran Belanja Rp 27.727.427.534.000,00 ▪Realisasi Belanja BPK memberikan opini TA 2016: Rp 21.119.407.823.790,00 (76,17%) Wajar Tanpa Pengecualian NERACA (WTP) ▪Aset Rp 18.194.878.662.836,00 ▪Kewajiban Rp 1.431.432.887.377 ▪Ekuitas Rp 16.763.445.775.459,00 Sistem Pengendalian Intern K epatuhan 41% 13 Temuan Perundang- 59% undangan 19 Temuan 1 www.puskajiakn.dpr.go.id P E R M A S A L A H A N Sistem Pengendalian Intern Kelemahan Akuntansi Akunt ansi dan 6 Struktur dan Pelaporan Permasalahan 14% Pelaporan 27% Pelaksanaan 13 Angg aran Pelaksanaan Permasalahan Anggaran 59% Kele mahan 3 Struktur Permasalahan Kepatuhan Terhadap Kerugian 6.291,11 Negara Juta Perundang-undangan Potensi 164.052,02 Kerugian Juta Negara Administrasi: Kerugian Negara: 11 Permasalahan 13 Permasalahan Kekurangan 3.116,91 Penerimaan Juta Kekur angan Penerimaan: Potensi Kerugian 4 Permasalahan Negara: 11 4 Permasalahan Administrasi Permasalahan 2