Buku Panduan Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan dalam Pembangunan Sanitasi Kota 2010 ii Dokumen ini disusun oleh Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP), yang merupakan subprogram dari Water and Sanitation Program (WASAP), sebuah Trust Fund yang didanai oleh Pemerintah Belanda dan dikelola oleh Bank Dunia. ISSDP didanai oleh Pemerintah Belanda bersama Pemerintah Swedia, dan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, dengan Bappenas sebagai koordinator Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS), bekerja sama dengan Water and Sanitation Program (WSP). DHV B.V. bekerjasama dengan PT Mitra Lingkungan Dutaconsult (MLD), IRC International Water and Sanitation Centre, PT Arkonin Engineering, PEM Consult, dan Yayasan Indonesia Sejahtera telah memberikan beragam bantuan teknis dalam pelaksanaan ISSDP. This document was prepared by the Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP), a sub-program of the Water and Sanitation Program (WASAP), a Dutch funded Trust Fund administered by the World Bank. ISSDP is co-funded by the Governments of the Netherlands and Sweden, and implemented by the Government of Indonesia, with Bappenas as lead agency of the Technical Team for Sanitation Development (‘TTPS’), together with the World Bank’s Water and Sanitation Program - East Asia and the Pacific (WSP-EAP). DHV B.V. in association with PT Mitra Lingkungan Dutaconsult (MLD), IRC International Water and Sanitation Centre, PT Arkonin Engineering, PEM Consult, and Yayasan Indonesia Sejahtera has provided a range of technical services to implement ISSDP. Buku Panduan - Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan dalam Pembangunan Sanitasi iii Pengantar Pemberdayaan Masyarakat merupakan sebuah proses dalam memberikan kesempatan dan memberdayakan masyarakat melalui partisipasi, alih pengetahuan, keahlian dan keterampilan. Masyarakat yang merupakan komponen dalam suatu komunitas menempati posisi penting dalam pengelolaan sanitasi. Namun sejauh ini partisipasi mereka belum mendapat perhatian yang proporsional dari berbagai pihak. Disadari juga bahwa pembangunan sanitasi seringkali mengabaikan kepentingan kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Demikian juga dengan aspek kesetaraan jender. Kita kerap kali tidak memasukkan aspek ini dalam proses pengambilan keputusan. Pengabaian aspek jender dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan/pemantauan pembangunan fasilitas sanitasi seringkali menimbulkan ketimpangan penyediaan layanan bagi kelompok perempuan. Dengan Pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih bertanggung jawab untuk mengidentifikasi permasalahan mereka, menentukan prioritas, memobilisasi sumber daya, memobilisasi kontribusi (in-cash dan iiinnn---kkkiiinnnddd)),, bbeerrnneeggoossiiaassii,, mmeennyyuussuunn ppeerreennccaannaaaann,, pelaksanaan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan. Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat tahun 2003 telah menempatkan aspek pemberdayaan masyarakat sebagai prinsip utama untuk melakukan perbaikan kondisi sanitasi. Dengan demikian, peran Pemerintah pun bukan lagi sebagai penyedia layanan, tetapi lebih sebagai fasilitator pembangunan layanan sanitasi yang berbasis dan dikelola masyarakat. Dalam konteks penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK), pelibatan laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, serta aspek kesetaraan jender harus dimulai sejak proses penetapan Kelompok Kerja Sanitasi, pemetaan kondisi sanitasi, penyusunan Strategi Sanitasi Kota, penyusunan rencana kegiatan, dan tahap monitoring dan evaluasi. Mekanisme monitoring dan evaluasi yang partisipatif dan sadar jender menjadi kunci bagi masyarakat untuk memastikan bahwa aspirasi mereka benar-benar diakomodasi. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, disusunlah Buku Panduan tentang Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan dalam Pembangunan Sanitasi Kota, yang disusun berdasarkan pengalaman yang diperoleh di seluruh kota-kota mitra ISSDP. Buku ini dimaksudkan sebagai pegangan bagi Pokja Sanitasi yang memberikan informasi tentang perencanaan pembangunan sektor sanitasi perkotaan yang komprehensif dan mampu mengakomodasi partisipasi masyarakat, sehingga pelaksanaan program sanitasi juga diharapkan dapat dilakukan secara partisipatif, tanpa harus menunggu ‘perintah’ dari Pemerintah. Buku Panduan ini adalah edisi pertama, karena disadari belum bisa merekam seluruh aspek yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, jender dan kemiskinan. Pengalaman, hasil pembelajaran setempat, praktik terbaik yang ada serta saran-saran dari pemakai buku ini akan sangat berharga bagi perbaikan dan kelengkapannya pada edisi kedua di kemudian hari. Mudah-mudahan dengan diterbitkannya Buku Panduan ini, Pemerintah Kabupaten dan Kota melalui kinerja Kelompok Kerjanya dapat meningkatkan kualitas layanan sanitasi sehingga dapat memenuhi upaya pencapaian target pembangunan sanitasi, khususnya pencapaian target Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dan juga Millennium Development Goals (MDGs). Semoga bermanfaat dan selamat bekerja, Ketua Pokja TTPS Ketua Tim Teknis Pembangunan Sanitasi Bid. Pemberdayaan & Kerjasama Masyarakat (TTPS) Johan Susmono Budi Hidayat Direktur Bina SDA dan TTG Direktur Permukiman dan Perumahan Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Dalam Negeri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Buku Panduan - Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan dalam Pembangunan Sanitasi iv Buku Panduan - Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan dalam Pembangunan Sanitasi v Daftar Isi Pengantar iii Singkatan vii Bagian I Pemberdayaan Masyarakat dalam Sanitasi Perkotaan Keadaan dan Penyebabnya 1 Sanitasi Perkotaan di Indonesia 3 1.1 Situasi sanitasi saat ini 3 1.2 Target dan program pembangunan sanitasi perkotaan 3 1.3 Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sanitasi perkotaan 4 1.4 Pendekatan Pelibatan Jender dan kemiskinan 5 Bagian II Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Sanitasi Kota : Tahapan dan Kegiatan 1 Pemberdayaan Masyarakat di Awal Program dan Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Kota (Tahap A) 9 1.1 Persiapan di Tingkat Kota 9 1.1.1 Keahlian Dinas dalam aspek PMJK 10 1.1.2 Penilaian terhadap para pemangku kepentingan 10 1.2 Pembentukan Pokja Sanitasi Kota 10 1.3 Orientasi untuk anggota Pokja Sanitasi Kota 11 2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota (Tahap B) 13 2.1 Penilaian Kapasitas dan Pengalaman Kelembagaan 13 2.2 Studi EHRA (Environmental Health Risks Assessment) 16 2.3 Mencantumkan temuan dan kesimpulan dalam Buku Putih Sanitasi 16 3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (Tahap C) 19 3.1 Integrasi PMJK dalam Strategi Sanitasi Kota (SSK) 19 3.2 Opsi/Pilihan untuk mengintegrasikan PMJK ke dalam layanan dan Subsektor yang berbeda 21 3.3 Pengaturan kelembagaan dan keuangan untuk bantuan pengembangan layanan berbasis masyarakat 24 4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tindak Sanitasi ( Tahap D) 25 4.1 Menyukseskan ‘Fast Track’ 25 4.2 Penilaian cepat mengenai kebutuhan dan kapasitas secara partisipatif di daerah berisiko tinggi 26 4.3 Bantuan penyusunan rencana tindak masyarakat dan pelaksanaannya: PHAST Sederhana 27 4.4 Mengembangkan usulan proyek yang ‘Bankable’ untuk pelaksanaan SSK 27 5 Pemantauan dan Evaluasi ( Tahap E) 29 Buku Panduan - Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan dalam Pembangunan Sanitasi vi Daftar Gambar Gambar 1 Korelasi Antara Pengenalan Program dan Pembentukan Pokja Sanitasi Kota dengan Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan 9 Gambar 2 Korelasi Antara Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota dengan Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan 13 Gambar 3 Korelasi Antara Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) dengan Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan 19 Gambar 4 Korelasi Antara Rencana Tindak Sanitasi dengan Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan 25 Daftar Tabel Tabel 1 Jenis Layanan Berbasis Masyarakat 22 Tabel 2 Empat indikator kunci untuk proyek dan layanan sanitasi berbasis masyarakat dengan pelibatan jender dan kemiskinan 29 Daftar Lampiran Lampiran 1 31 Tabel-tabel untuk Pelaksanaan Tahap B Lampiran 2 41 Manual Mini-MPA untuk Penilaian Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan Colophon 99 Buku Panduan - Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan dalam Pembangunan Sanitasi vii Singkatan 3R Reduction, Reuse and Recycling AMPL Air Minum dan Penyehatan Lingkungan BAB Buang Air Besar BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPENAS Badan Perencanaan Pembangunan Nasional CBO Community-Base Organization (Organisasi Berbasis Masyarakat) CBS Community-Base System (Sistem Layanan Berbasis Masyarakat) CF City Facilitator CK/PU Cipta Karya/Pekerjaan Umum CLTS Community Led Total Sanitation CSS City Sanitation Strategy DBD Demam Berdarah Dengue DEWATS Decentralized Wastewater Treatment System (Sistem Pengolahan Air Limbah Cair Tepat Guna) Ditjen Direktorat Jenderal DKP Dinas Kebersihan dan Pertamanan DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DRA Demand Responsive Approach EHRA Environment and Health Risk Assessment FGD Focused Group Discussion IPAL Instalasi Pengolahan Air Limbah ISSDP Indonesia Sanitation Sector Development Program KemenKes Kementerian Kesehatan KK Kepala Keluarga LSM Lembaga Swadaya Masyarakat M&E Monitoring and Evaluation MBR Masyarakat Berpenghasilan Rendah MCK Mandi, Cuci dan Kakus MDGs Millenium Development Goals MPA Methodology for Participatory Assessment Musrenbang Musyawarah Perencanaan Pembangunan NAD Nanggroe Aceh Darussalam O&M Operational and Management PDAM Perusahaan Daerah Air Minum PDB Produk Domestik Bruto PERDA Peraturan Daerah (Regional/Local Regulation) PF Provincial Facilitator PHAST Participatory Hygiene And Sanitation Transformation PHBS Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Buku Panduan - Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan dalam Pembangunan Sanitasi viii PKK Pembinaan Kesejahteraan Keluarga PMJK Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan POKJA Kelompok Kerja PRA Participatory Rapid Appraisal RT Rukun Tetangga RW Rukun Warga Sanplat Sanitation Platform SDA Sumber Daya Alam SK Surat Keputusan SKD Sub Klinik Desa SKPD Satuan Kerja Pembangunan Daerah STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat TUPOKSI Tugas Pokok dan Fungsi TTG Teknologi Tepat Guna WSLIC Water and Sanitation for Low Income Communities WSP-EAP Water and Sanitation Program – East Asia and Pacific Buku Panduan - Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan dalam Pembangunan Sanitasi 1 Bagian i Pemberdayaan Masyarakat dalam Sanitasi Perkotaan: Keadaan dan Penyebabnya Buku Panduan - Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan dalam Pembangunan Sanitasi