BAB III METODE ISTINBA>T }AL-AH}KA>M HASIL MUKTAMAR KE-33 SEBAGAI REPRESENTASI BERMAZHAB MANHAJI NAHDLATUL ULAMA A. Dinamika Metode Istinba>t} al-Ahk}a>m sebelum Muktamar ke-33 Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memiliki metode tersendiri – yang mungkin saja berbeda dengan Lembaga Fatwa lain- dalam menjawab permasalahan yang diajukan kepadanya. Meski secara konsisten Lembaga Bahtsul Masail menerapkan prinsip bermazhab1 dalam menjawab permasalahan, tetapi dalam perjalanannya, metode bermazhab yang dilakukan Lembaga Bahtsul Masail ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan, utamanya setelah dirumuskan Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Bahtsul Masail dalam Munas Alim Ulama tahun 1992 di Lampung. Berikut akan disajikan dinamika metode penetapan hukum dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. 1. Metode Penetapan Hukum Bahtsul Masail Tahun 1926 Hingga 1992 Berdasarkan penelusuran penulis, sejak tahun 1926 hingga tahun 1990, belum ada penjelasan resmi yang secara eksplisit menerangkan metode apa yang digunakan Lembaga Bahtsul Masail dalam menyelesaikan permasalahan. Pada awalnya, Lembaga Bahtsul Masail 1 Dalam Nahdlatul Ulama, bermazhab merupakan hal yang prinsipiil. K.H. M. Hasyim Asya’ri, sebagaimana dikutip Choirul Anam menegaskan akan pentingnya beragama dengan pola bermazhab. Menurut pendiri Nahdlatul Ulama tersebut, memahami al-Qur’an dan Hadis tanpa mempelajari pendapat-pendapat ulama mazhab, hanya akan menghasilkan pemutarbalikan pengertian dari ajaran Islam. Lihat Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU (Surabaya: Bima Satu, 1999), 66. 57 hanya menerangkan akan kewajiban bermazhab kepada salah satu mazhab empat; H}anafi>, Ma>liki>, Shaf> i’i> dan H}anbali>.2 Sebagai konsekuensi logisnya, tentu Lembaga Bahtsul Masail dalam menjawab permasalahan juga menggunakan metode bermazhab. Pertanyaannya kemudian, metode bermazhab seperti apa yang dilakukan Lembaga Bahtsul Masail pada masa ini? Berdasarkan jawaban-jawaban atas permasalahan yang diselesaikan dalam Bahtsul Masail pada periode ini, dapat diketahui bahwa praktek bermazhab dalam Nahdlatul Ulama ditempuh melalui metode-metode berikut:3 2 Forum Bahstul Masail pertama yang diadakan bersamaan dengan Muktamar I di Surabaya pada tanggal 21 Oktober 1926 menghasilkan Keputusan tentang kewajiban umat Islam untuk mengikuti salah satu dari empat mazhab yang aliran mazhabnya sudah dikodifikasikan. Lihat Abdul Muchit Muzadi, NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran (Refleksi 60 Tahun Ikut NU) (Surabaya: Khalista, 2006), 123. Di antara alasan pemilihan empat mazhab di atas adalah: 1. Empat mazhab tersebut masing-masing memiliki metode penggalian hukum (t}ari>qah istinba>t al-ah}ka>m) yang hampir sama, di mana masing-masing mempunyai validitas tersendiri yang tidak didapatkan pada mazhab selain empat mazhab tersebut. 2. Mengikuti salah satu dari empat mazhab di atas, sama saja dengan mengikuti golongan mayoritas (al-sawa>d} al-A’z}am) yang terhindar dari kesalahan, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw. 3. Empat mazhab tersebut memiliki kualifikasi keilmuan yang tidak diragukan lagi dan diakui kompetensinya oleh ulama di setiap daerah dan setiap masa. 4. Pemikiran empat mazhab tersebut telah terkodifikasi secara sistematis, sehingga mudah dipelajari oleh orang yang hidup setelahnya. Hal ini juga disebabkan oleh banyaknya murid empat mazhab tersebut dari masa ke masa, sehingga ajaran keempat mazhab itu tersebar luas ke penjuru dunia. 5. Dengan mengacu pada keempat mazhab tersebut, umat Islam yang hidup setelahnya tidak lagi disusahkan dengan langkah-langkah penggalian hukum yang tidak mudah. Terlebih bagi hukum-hukum yang menghendaki untuk segera diperoleh jawabannya. Kelima alasan ini dapat ditemukan secara terpisah dalam Al-Sha>h Waliy Alla>h al-Dahlawi>, ‘Iqd al-Ji>d fi> Ah}ka>m al-Ijtiha>d wa al-Taqli>d (Kairo: al-Matb} a’ah al-Salafiyyah, tt), 13 dan Ah}mad b. Muh}ammad b. ‘Ali b. H}ajar al-Haitami>, al-Fata>wa> al-Fiqhiyyah al-Kubra>, Vol. 4 (t.tp: al- Maktabah al-Isla>miyyah, tt), 307. 3 Di kemudian hari, khususnya setelah Munas Alim Ulama tahun 1992 di Lampung, dikenal tiga metode penetapan hukum Bahtsul Masail, yaitu metode qawli>, ilha}qi>, dan manhaji>. Sengaja penulis tidak mencantumkan tiga istilah metode tersebut dalam periode ini, mengingat pada periode ini belum dikenal ketiga istilah tersebut. 58 a. Metode Penetapan Hukum Berdasarkan ‘iba>rah Kitab Mazhab Pada pola ini, Lembaga Bahtsul Masail menyelesaikan permasalahan dengan menukil pendapat para imam atau pengikut mazhab yang telah membahas permasalahan tersebut sebelumnya. Artinya, Lembaga Bahtsul Masail hanya mencari ‘iba>rah4 kitab yang sesuai dengan masalah, tanpa upaya menambahi maupun mengurangi, lalu mengambil kesimpulan jawaban berdasarkan ‘ibar>ah kitab tersebut. Metode seperti ini terbagi lagi dalam beberapa model. Di antaranya model pengambilan jawaban apa adanya dari satu pendapat dalam kitab mazhab. Misalnya ketika Lembaga Bahtsul Masail menjawab permasalahan tentang hukum lelaki beristri mengaku tidak beristri, supaya lamarannya diterima.5 Dalam hal ini, Bahtsul Masail menjawab bahwa pengakuan seperti itu dianggap sebagai ungkapan cerai yang tidak terang (kina>yah t}ala>q) sehingga membutuhkan niat agar dianggap sebagai talak. Jawaban ini diambil sesuai dengan ‘iba>rah kitab al-Muhadhdha>b.6 Model berikutnya dengan mengambil ‘iba>rah yang memuat dua pendapat yang saling bertentangan secara apa adanya tanpa ada 4 ‘iba>rah adalah istilah yang biasa digunakan untuk merujuk kepada teks-teks Arab yang ada dalam kitab-kitab berbahasa Arab, tanpa dikurangi maupun ditambahi. 5 Permasalahan ini dibahas dalam Muktamar III di Surabaya pada tanggal 28 September 1928. 6 ‘Iba>rah yang dimaksud adalah: قََلََّطلا لُمَِتْيََ ُوَّنَلِِ عََقوَ قََلََّطلا وِِب ىوََ ن نِْإوَ ٍٍْيرِ صَ ِب سَ ْيَل ُوَّنَلِِ قَّْلَطُت ْلََ قَلَََّطلا وِِب وِْنَ ي ْلََ نْإَِف لََ لَاقَ َف ٌةجَوْزَ كَ َلَأ لٌجُرَ ُوَل لَاَق نِْإوَ Lihat Abu> Ish}a>q Ibra>hi>m al-Shaira>zi>, al-Muhadhdhab fi> Fiqh al-Ima>m al-Sha>fi’i>, Vol. 3 (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), 11. 59 upaya mengunggulkan (tarji>h}) salah satu pendapat. Misalnya ketika Lembaga Bahtsul Masail menjawab permasalahan tentang hukum orang fasik menjadi wali nikah.7 Jawaban diambil dari ‘iba>rah kitab al-Qalyu>bi> ‘ala> al-Mah}alli>. Dalam kitab tersebut, terdapat dua pendapat. Pertama, mengatakan tidak sah, dan kedua, mengatakan sah. Kedua pendapat ini ditampilkan, tanpa adanya upaya dari forum untuk memilih salah satu pendapat.8 Ketika itu, hampir semua jawaban diambil dari kitab mazhab Shaf> i’i>. Dominasi penggunaan kitab bermazhab Shaf> i’i> pada masa- masa ini memang tidak ditampik oleh KH. M. A. Sahal Mahfudh.9 Lebih banyaknya penggunaan kitab mazhab Sha>fi’i> bukan berarti para ulama Nahdlatul Ulama menolak mazhab lain di lingkungan empat mazhab.10 Hal ini salah satunya disebabkan oleh minimnya referensi kitab di luar mazhab Shaf> i’i> yang dimiliki oleh para ulama 7 Permasalahan ini dibahas dalam Muktamar I di Surabaya pada tanggal 21 Oktober 1926. 8‘Iba>rah yang dimaksud adalah: يَ ِلوََّلِْا رِصْ عَ فِِ جِيوِزْ َّتلا نْ مِ اوُع َنْيُُ ْلََ َةقَسَ فَْلا نََّلِِ ؛يِلَي ُوَّنَأ نِِاَّثلا لُوْقَْلاوَ :يِّْلحَ مَْلا لَاَق بِ ىَذْمَْلا ىَلعَ قٍسِافَِل َةَيلََوِ لََوَ Lihat Ahmad Sala>mah al-Qulyu>bi>, H}a>shiyah Qulyu>bi>, Vol. 3 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1415 H/1995 M), 228. 9 Info tentang dominasi mazhab Sha>fi’i> di Indonesia salah satunya diketahui dari pernyataan KH. Hasyim Asy’ari dalam kitab Risa>lah Ahl al-Sunnah wa al-Jama>’ah. Lihat Muhammad Hasyim Asy’ari, Risalah Ahlussunnah wal Jama’ah: Analisis tentang hadis Kematian, tanda-tanda kiamat, dan Pemahaman tentang Sunnah dan Bid’ah, terj. Ngabdurrohman al-Jawi (Jakarta: LTM-PBNU, 2011), 12. 10 Abdul Mughits mengatakan bahwa keberadaan mazhab Sha>fi’i> di Nusantara ini lebih kepada faktor historis. Bukan kepada kesesuaiannya ajarannya dengan watak masyarakat Nusantara. Sebab menurutnya, jika berkembangnya suatu mazhab itu kesesuaiannya dengan watak masyarakat Nusantara, maka mazhab yang tepat untuk masyarakat Nusantara, dengan corak budaya yang plural ini, tentu mazhab selain mazhab Sha>fi’i> dirasa lebih tepat, mengingat di luar mazhab Sha>fi’i> terdapat metode istinba>t} al-ah}ka>m yang lebih fleksibel. Seperti metode istih}sa>n yang dikembangkan oleh mazhab H}anafi>, istis}la>h, sadd al-dhari>’ah dan ‘urf yang dikembangkan oleh mazhab Mal>iki>. Lihat Abdul Mughits, Kritik Nalar Fiqh Pesantren (Jakarta: Kencana, 2008), 179. 60 Nahdlatul Ulama. Minimnya kitab-kitab di luar mazhab Shaf> i’i> tersebut disebabkan oleh harga-harga kitab yang terlalu mahal. Selain itu keberadaannya di toko-toko kitab Indonesia masih tergolong langka. Kalaupun toh para ulama itu merujuk kepada pendapat di luar mazhab Shaf> i’i>, maka tetap saja pendapat tersebut diperoleh dari kitab-kitab Mazhab Shaf> i’i> yang membicarakan pendapat mazhab yang lain.11 Ahmad Zahro menambahkan bahwa minimnya penggunaan kitab di luar mazhab Sha>fi’i> ini lebih kepada kepentingan yang bersifat praktis-pragmatis. Mengingat kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa mayoritas warga Nahdlatul Ulama bermazhab Shaf> i’i>, maka para ulama yang terlibat dalam Bahtsul Masail tersebut merasa tidak perlu susah-susah untuk mencari ‘iba>rah kitab-kitab di luar mazhab Shaf> i’i>. Toh, kenyataannya nanti secara praktis tidak digunakan oleh warga Nahdlatul Ulama karena merasa bukan jawaban dari mazhab Shaf> i’i>.12 Meskipun lebih banyak menggunakan kitab mazhab Shaf> i’i<, para ulama Nahdlatul Ulama pada kenyataannya sangat jarang – untuk tidak mengatakan tidak pernah- mengutip ‘iba>rah dari kitab 11 MA. Sahal Mahfudh, ‚Bahtsul Masa’il dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek‛, dalam Kritik Nalar Fiqih NU, M. Imdadun Rahmat (Ed) (Jakarta: Lakpesdam, 2002), xvi-xvii. 12 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU (Yogyakarta: LKiS, 2004), 161. 61 yang dikarang langsung oleh Imam al-Shaf> i’i>.13 Pada umumnya mereka menggunakan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang bermazhab Sha>fi’i>. Martin Van Bruinessen menemukan bahwa kitab Ian>at al- T}al>ibi>n yang ditulis oleh al-Dimyat}i > merupakan kitab yang paling sering dirujuk dalam Bahtsul Masail.14 Inilah yang kemudian dikritik oleh Husein Muhammad. Terdapat ketidakkonsistenan Bahtsul Masail dalam merujuk kitab-kitab bermazhab Sha>fi’i>. Padahal sejak awal Nahdlatul Ulama sudah membuat hierarki pengambilan pendapat dalam mazhab Sha>fi’i> yang menempatkan Imam al-Nawawi> dan al-Ra>fi’i> dalam posisi tertinggi mazhab Shaf> i’i>. Justru kitab-kitab dua ulama ini jarang muncul sebagai rujukan. Hal ini menurut Husein Muhammad lebih disebabkan karena metode pengambilan rujukan yang terkenan sporadis dan ‘asal ada’.15 b. Metode Penetapan Hukum dengan Mempersamakan Masalah yang Belum Dibahas dalam Kitab Mazhab dengan Masalah yang Sudah Dibahas dalam Kitab Mazhab Metode ini biasanya digunakan untuk masalah-masalah baru yang secara persis belum pernah dibahas sebelumnya. Hanya saja 13 Misalnya kitab al-Umm. Menurut penelitian Ahmad Zahro, selama Bahtsul Masail tahun 1926 hingga tahun 1999, kitab al-Umm hanya dirujuk sebanyak lima kali saja. Lihat Zahro, Tradisi Intelektual NU, 161. 14 Bruinessen, Kitab Kuning, 119. 15 Husein Muhammad, ‚Tradisi Istinbath Hukum NU: Sebuah Kritik‛, dalam Kritik Nalar Fiqih NU, M. Imdadun Rahmat (Ed) (Jakarta: Lakpesdam, 2002), 29. 62 permasalahan yang mirip dengannya sudah pernah dibahas dalam kitab-kitab mazhab. Maka kemudian Lembaga Bahtsul Masail menggunakan ‘iba>rah yang ada dalam kitab mazhab tersebut untuk dipersamakan dengan permasalahan baru. Misalnya tentang hukum perempuan menjadi kepala desa yang dibahas dalam Bahtsul Masail yang bersamaan dengan Rapat Dewan Partai Nahdlatul Ulama di Salatiga pada tanggal 25 Oktober 1961. Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, Bahtsul Masail mempersamakan hukum perempuan menjadi kepala desa dengan hukum perempuan menjadi hakim.16 Langkah tersebut diambil, sebab forum tidak menemukan ‘iba>rah yang sama persis dengan permasalahan tentang hukum perempuan menjadi kepala desa. c. Metode Penetapan Hukum Langsung dari Nass}} Meskipun sangat jarang digunakan, Bahtsul Masail juga terhitung pernah memberikan jawaban atas permasalahan yang dibahas dengan merujuk langsung kepada nas}s}. Pada Muktamar I, Bahtsul Masail menjawab permasalahan tentang sedekah kepada mayit. Metode yang digunakan Bahtsul Masail ketika itu adalah 16 ‘Iba>rah kitab yang dijadikan padanan adalah: فِِ اًيضِ اَق ُةَأرْمَْلا نَوكَُت نَْأ زُوُيََ َ ةفَيِنحَ وُبَأ لَاَقوَ ،مِكُْلْْا ةِحَّ صِ فِِ طٌرْشَ يَىِ :رُوهُمُْلْْا لَاقَ َف ،ِةرَوكُذُّلا طِاَتِِشْا فِِ اوفَُل َتخْ ا كَ ِلذَكَوَ فِِ اًفلََِتخْ ا مُهُ َن ْيَ ب مَُلعَْأ لََوَ :بِ اىَّوَْلا دُْبعَ لَاَق .ءٍيْشَ لِّ كُ فِِ قِلََْطلِْْا ىَلعَ امًِكاحَ ُةَأرْمَْلا نَوكَُت نَْأ زُوُيََ :يُّبَََِّطلا لَاَق ،لِاوَمَْلِْا زَا جََأ نْمَوَ ،اهَِتمَرْحُ نِاصَ قْ ُنِل ؛دِْبَعْلا ىَلعَ اضً ْيَأ اهَسَاَقوَ ،ىرَ ْبكُْلا ةِمَامَلِْْا ءِاضَ قَِب ُوهَ َّبشَ ِةَأرْمَْلا َءاضَ َق دَّرَ نْمََف .ةَِّيرُِّلْْا طِاَتِِشْا نْمَ لَّكُ نََّأ وَىُ لَصْ َلِْا نَِّإ :لَاَق ءٍيْ شَ لِّكُ فِِ اذًِفاَن اهَمَكْحُ ىَأرَ نْمَوَ ،لِاوَمَْلِْا فِِ اَتِِدَاهَشَ زِاوََبِِ اهًيِبشْ َت َف لِاوَمَْلِْا فِِ اهَمَكْحُ وِيِف فَ لََخِ لَََف ةَِّيرُِّلْْا طُ اَتِِشْا امََّأوَ .ىرَ ْبكُْلا ةِمَامَلِْْا نَمِ ُعاَجْْلِْْا ُوصَ صَّ خَ امَ لََِّإ زٌِئاجَ ُومُكْحَُف سِ اَّنلا يََْ ب لُصْ فَْلا ُوْنمِ ىَّتَأَتَ ي Lihat Abu> al-Wali>d Muh}ammad b. Ah}mad b. Muh}ammad b. Ah}mad b. Rushd al-Qurt}ubi>, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, Vol. 4 (Kairo: Da>r al-H}adi>th, 1425 H/2004 M), 243. 63 langsung merujuk kepada hadis.17 Meskipun hadis yang dikutip tersebut tidak diambil langsung dari kitab-kitab hadis, melainkan dari kitab fikih. Namun nampaknya pada masa berikutnya, metode pengambilan jawaban secara langsung dari nas}s} baik al-Qur’an maupun Hadis sudah tidak diperkenankan dalam Bahtsul Masail. Utamanya ketika ditetapkannya larangan mengambil hukum langsung dari nas}s} tanpa memperhatikan kitab-kitab fikih mazhab pada Muktamar XI di Banjarmasin tahun 1936. Forum Bahtsul Masail ketika itu memandang orang yang mengaku mengambil hukum langsung dari nas}s} sebagai orang salah yang sesat dan menyesatkan. Utamanya pada masa sekarang, di mana kefasikan merajalela dan kualifikasi mujtahid yang tidak terpenuhi.18 Maka pada Muktamar XIV di Magelang pada tanggal 1 Juli 1939 kembali ditegaskan akan wajibnya mengikuti salah satu empat mazhab empat karena dikhawatirkan umat sekarang tergelincir 17 Hadis yang dijadikan rujukan adalah نَّإَِف :لَاَق مْعََ ن :لَاقَ َف اهَ ْنَع قَدَّصَ َتَأ نَْأ اهَُع فَ ْن َي َفَأ تْ َي ِّفوُُ ت ومَُّأ نَِّإ مََّلسَوَ وِْيَلعَ ُللها ىَّلصَ ِللها لِوْسُرَِل لَاَق ًلَجُرَ نََّأ سٍ اَّبعَ نُْبِا ىوَرَ اهَ ْنعَ وِِب تُ ْقدَّصَ َت دَْق نَِِّأ كَدُهِشُْأَف ًافرَْمِِ لِِْ Lihat Abu> Ish}a>q Ibra>hi>m al-Shaira>zi>, al-Muhadhdhab fi> Fiqh al-Ima>m al-Sha>fi’i>, Vol. 2 (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), 366. Hadis di atas juga dimuat dalam kitab Sunan al-Turmudhi> dan Sunan al-Nasa>’i>. Lihat Abu> ‘I>sa> al-Turmu>dhi>, Sunan al-Turmu>dhi>, Vol. 2 (Beirut: Da>r al- Gharb al-Isla>mi>, 1998), 49. Dan Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n al-Nasa>’i>, al-Sunan al-Sughra> li al-Nasa>’i>, Vol. 6 (Alepo: Maktab al-Mat}bu>’a>t al-Isla>miyyah, 1406 H/1986 M), 256. 18 Asrori (ed), Ahkamul Fuqaha, 186-187. 64 dalam kesalahan sehingga secara sembarangan mencampurkan antara yang benar (h}aq) dan yang salah (ba>t}il).19 d. Metode Penetapan Hukum Berdasarkan Qiya>s Ibn al-H}a>jib, sebagaimana dikutip oleh Mus}t}afa> al-Zuh}aili> mendefinisikan qiya>s dengan menyamakan hukum cabang (far’) dengan hukum asal (‘as}l) dalam ‘illat hukumnya.20 Dalam kajian us}u>l al-fiqh, qiya>s dikategorikan sebagai sumber hukum yang disepakati (mas}a>dir al-ah}ka>m al-muttafaq ‘alaiha>) oleh mayoritas ulama.21 Pada periode ini, qiya>s merupakan salah satu metode yang digunakan dalam Bahtsul Masail, meski tidak banyak digunakan. Salah satunya dapat dilihat dalam hasil Bahtsul Masail Muktamar XIV di Magelang pada tanggal 1 Juli 1939. Ketika itu forum Bahtsul Masail menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Palembang tentang lelaki yang diberi nafkah oleh istrinya. Forum kemudian menjawab pertanyaan tersebut dengan melakukan qiya>s. Prosedur yang dilakukan adalah menyamakan antara nafkah dengan mahar yang diatur dalam ayat 19 Ibid., 248. 20 Muh}ammad Mus}t}afa> al-Zuh}aili>, al-Waji>z fi> Usu}>l al-Fiqh al-Isla>mi>, Vol. 1 (Damaskus: Da>r al- Khair li al-T}iba>’ah wa al-Nashr wa al-Tauzi>’, 1427 H /2006 M), 238. 21 Bahkan menurut Jasser Audah, qiya>s tidak hanya dijadikan sumber hukum oleh empat mazhab sunni saja, tapi juga digunakan oleh Mu’tazilah dan ‘Iba>diyyah. Lihat Jasser Audah, Maqasid al- Shariah as Philosophy of Islamic Law; A Systems Approach (London: The International Institute of Islamic Thought, 1428 H/2007 M), 112. 65 22اًئيرِمَ اًئيِنىَ ُهوُلكُ َف اسً فَْ ن ُونْمِ ءٍيْ شَ نْ عَ مْكُ َل بَْْطِ نْإَِف ًةَلنِِْ نَِّتِِاَقدُصَ َءاسَ ِّنلا اوُتآوَ Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kesimpulan jawaban forum menunjukkan kebolehan lelaki menerima nafkah yang diberikan istri jika lelaki itu berkeyakinan atau –setidaknya- ada tanda-tanda bahwa si istri dengan senang hati untuk memberi nafkah dan bekerja. Hal ini sebagaimana kebolehan lelaki memakan uang mahar yang telah diberikan kepada istri atas dasar izin dari istri.23 e. Metode Penetapan Hukum berdasarkan Kaidah Us}ul al-Fiqh dan Kaidah Fikih Meskipun forum Bahtsul Masail lebih dikenal dengan forum yang sering kali menggunakan ‘ibar>ah dalam kitab mazhab, namun tidak selamanya forum ini terpaku pada penggunaan kitab mazhab dalam bidang fikih. Sesekali forum Bahtsul Masail juga menjawab pertanyaan tanpa merujuk pada kitab mazhab, melainkan menggunakan kaidah-kaidah us}u>l al-fiqh dan kaidah fikih yang disusun oleh para ulama. Biasanya metode seperti ini digunakan untuk masalah-masalah kontemporer, seperti hukum Bank Mata yang dibahas pada Munas Alim Ulama di Yogyakarta pada tanggal 30 Agustus 1981. 22 al-Qur’an, 4:4 23 Lihat Asrori (ed), Ahkamul Fuqaha, 245.